Golkar Respons Bocoran RUU Pemilu 2029

Partai Golkar merespons pesan berantai terkait rumusan Rancangan Undang Undang Pemilu 2029 yang akan digelar 3 fase dan Parliamentary Threshold. Golkar menegaskan sampai saat RUU Pemilu masih dibahas Komisi II DPR.

"Sampai sekarang belum ada RUU Pemilunya. Jadi yang beredar itu enggak tahu itu RUU dari mana. Tapi draft RUU Pemilunya belum ada sampai sekarang, belum jadi," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muh Sarmuji usia Rakornis dan Bimtek DPP Golkar wilayah Indonesia Timur di Hotel Claro Makassar, Sabtu (17/10).

Sementara terkait Parliamentary Threshold, Golkar terus mendorong sebesar 5 persen. Sarmuji mengatakan, DPR sedang menyerap masukan untuk memperbaiki UU Pemilu.

"UU Pemilu dibahas untuk menyerap masukan anggota-anggota DPR dan DPRD apa saja yang perlu diperjuangkan. UU Pemilu yang bisa membawa perbaikan baik bagi bangsa maupun bagi Partai Golkar," kata dia.

Target Golkar Pemilu 2029

Di Pemilu 2029 nanti, menurut Sumarji, Golkar tidak berorientasi untuk meraih kemenangan. Dia menyebut Golkar hanya fokus untuk menambah kursi.

"Kita orientasi nambah kursi. Entah kursi tambahannya berapa, kita akan berusaha nambah kursi. Yang harus dipastikan adalah nambah kursi dari tahun 2024 kemarin," tegas dia.

Untuk itu, Rakornis dan Bimtek DPRD digelar untuk menegaskan mengawal program pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Amanah dar Munas (Musyawarah Nasional) yang kedua adalah kita diharuskan untuk menambah kursi. Jadi kita akan berusaha memetakan di masing-masing dapil, terus isu-isu apa yang layak untuk diperjuangkan di masing-masing daerah supaya rakyat Indonesia makin mencintai Partai Golkar," pungkasnya.