Golkar Usul Pileg, Pilpres dan Pilkada Digelar Terpisah

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong agar pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak lagi digelar secara serentak. Ia mengusulkan pemisahan jadwal untuk ketiga jenis pemilu tersebut.

Menurut Doli, pengalaman pemilu serentak membuat perhatian publik lebih banyak tertuju pada persaingan calon presiden. Dampaknya, isu calon anggota legislatif dan partai politik kehilangan ruang untuk dibahas.

"Isu pileg itu sama sekali tenggelam dengan isu pilpres. Itu faktual," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Karena itu, ia mendorong setiap pemilihan dilaksanakan terpisah. "Saya mengusulkan dan sepertinya diterima hampir firm ya, bahwa kita tiga, punya tiga jenis pemilu, ya, harusnya tiga jenis pemilu itu dilaksanakan masing-masing, tidak diserentakkan. Pileg sendiri, pilpres sendiri, pilkada sendiri," ujarnya.

Golkar Tawarkan Skema Mirip Pemilu 2004

Doli menawarkan pola yang menyerupai pelaksanaan Pemilu 2004. Dalam skema ini, pileg digelar pada April, disusul pilpres putaran pertama pada Juli, dan jika diperlukan, putaran kedua pada September. "Pileg April, pilpres pertama Juli, kalau kemudian harus putaran kedua September," kata Doli.

Ia menilai jeda waktu tersebut memberi kesempatan bagi masyarakat untuk terlebih dahulu mencermati calon anggota legislatif dan partai politik sebelum menentukan pilihan presiden.

Doli juga berpendapat pemisahan jadwal tidak akan membuat masa transisi pemerintahan terlalu panjang. Menurutnya, anggota DPR hasil pileg dapat dilantik pada 1 Oktober, sedangkan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik pada 20 Oktober. "Kan DPR dilantik 1 Oktober, presiden dilantik 20 Oktober," ujarnya.