OTT Bupati Pemalang, Golkar: Kami Introspeksi

DPD Partai Golkar Jawa Tengah menyatakan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi bahan introspeksi bagi partai. Meski demikian, Golkar mengaku masih menunggu penjelasan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Muhamad Saleh mengatakan pihaknya belum mengetahui secara utuh perkara yang menyebabkan Anom terjaring OTT. Karena itu, Golkar memilih menunggu hasil penyelidikan KPK sebelum mengambil sikap lebih lanjut.

"Terkait OTT ini kami belum tahu persis persoalannya. Ini menjadi introspeksi bagi kami," kata Saleh, Rabu (29/7/2026).

Ia menuturkan, hingga kini partainya belum memperoleh informasi rinci mengenai dugaan kasus yang menjerat Anom.

"Belum tahu secara detail kasus Pemalang ini. Kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK mengenai duduk perkaranya," ujarnya.

Anom Widiyantoro merupakan kader Partai Golkar yang maju pada Pilkada Pemalang 2024 dengan dukungan koalisi Golkar, Perindo, PSI, Hanura, Partai Gelora, dan Partai Buruh.

Terkait pendampingan hukum terhadap Anom, Saleh mengatakan DPD Golkar Jawa Tengah akan lebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Persoalan pendampingan hukum akan kami konsultasikan dengan DPP Golkar," pungkasnya.

Bupati Pemalang Kena OTT KPK

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anom diduga terlibat dalam dua kasus sekaligus, yakni penerimaan uang proyek daerah dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang, Jawa Tengah. Anom sendiri ditangkap di Jakarta.

"Diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan proyek. Selain itu, juga ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (29/7).

Budi menjelaskan, KPK mulanya mengidentifikasi indikasi jual beli jabatan di Pemkab Pemalang. Tapi dalam pendalaman, ditemukan bahwa Bupati Anom diduga juga terlibat penerimaan uang berkaitan dengan proyek.

"Ketika kemudian dilakukan pendalaman, termasuk kegiatan di lapangan, maka kemudian tim menemukan adanya dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini tidak hanya soal jual beli jabatan, tapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Pemalang," terang Budi.