5 Parpol Wacanakan Pemakzulan Bupati Tapteng, Mendagri Turun Tangan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian merespons wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu diusulkan lima pimpinan partai politik (parpol) pemilik kursi di DPRD Tapteng. Mendagri memastikan pihaknya telah menerjunkan tim khusus untuk memediasi kedua belah pihak.

​"Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana (Tapteng)," kata Tito saat ditemui wartawan di kantor Gubernur Sumatra Utara, Kota Medan, Rabu (9/9).

​Tito menjelaskan tim khusus Kemendagri bertugas memfasilitasi dialog antara Pemkab Tapteng dengan kelima pimpinan parpol guna mencari jalan keluar atas konflik tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.

"Iya (untuk mediasi)," singkat Tito.

 

Wacana Pemakzulan Bupati Tapteng

Sebelumnya, lima pimpinan parpol pemilik kursi DPRD Tapteng, yakni Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan PKB. Kelima parpol itu menyoroti kepemimpinan Masinton Pasaribu yang dinilai carut-marut.

Juru bicara kelima parpol sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng, H. Hazmi Arif Simatupang, menyampaikan lima poin kesepakatan terkait evaluasi kinerja sang bupati. Pertama, kelima parpol menilai pengelolaan anggaran APBD 2026 tidak profesional. Hingga Agustus 2026, penyerapan anggaran di Pemkab Tapteng dilaporkan baru mencapai 30 persen.

Kedua, penanganan dan penyaluran bantuan bencana banjir di Tapteng dinilai lambat dan amburadul sehingga memicu protes masyarakat. Ketiga, kelima parpol mendesak Pemkab Tapteng segera merelisasikan rekomendasi DPRD terkait bantuan korban banjir serta beasiswa APBD 2026.

Hazmi menyinggung bahwa dari seluruh parpol di DPRD Tapteng, hanya PDI Perjuangan yang diketuai oleh Masinton Pasaribu tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan tersebut. Keempat, mereka menyatakan siap duduk bersama membedah APBD 2025–2026 dengan melibatkan Kemendagri, Kemenkeu, BPK, BPKP, KPK, APH, serta pengamat anggaran.

Pada poin terakhir, kelima partai politik itu menegaskan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan indikasi penyelewengan anggaran ke KPK, Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, mereka mempertimbangkan langkah politik formal melalui DPRD Tapteng hingga tahap pemakzulan.

Sikap politik tersebut disampaikan secara terbuka di Pandan, Kabupaten Tapteng, pada Jumat (4/9). Deklarasi ini dihadiri oleh Ketua DPD Partai NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani, Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang, Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng Heni Satika Simanjuntak, Ketua DPC PKB Tapteng Abdurrahman Sibuea, serta Ketua DPD PAN Tapteng Martanto Siregar.