Ott Kpk

Dia adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Titin Rita Lestari.

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

KPK menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

Edison maju dalam Pilkada Muara Enim 2024 berpasangan dengan Sumarni. Pasangan ini diusung Partai NasDem, Golkar, dan PDI Perjuangan.

KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka usai OTT. Kasus diduga terkait penerimaan uang dalam proyek pengadaan Disdikbud.

KPK bergerak ke Muara Enim, Senin (8/6). Penyidik KPK membagi dua tim dengan sasaran berbeda menggunakan dua mobil.

Herman Deru mengaku baru mengetahui kabar adanya OTT itu dari media. Sejauh ini dia belum mendapatkan informasi resmi dari pihak mana pun.

Dalam unggahan itu, Edison mengenakan seragam pakaian dinas harian (PDH). Apel ini dihadiri seluruh ASN dari setiap organisasi perangkat daerah Muara Enim.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," kata Budi saat dikonfirmasi, Senin (8/6).

Narasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berkembang dinilai tidak sesuai dengan fakta peristiwa yang terjadi di lapangan pada Rabu pagi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta mengejutkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tulungagung terpaksa meminjam uang demi memenuhi permintaan Bupati Gatut Sunu Wibowo, memicu kekhawatiran modus korupsi dan kerugian masyara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT), terungkap target pemerasan Rp5 miliar dari kepala OPD yang terealisasi Rp2,7 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus 'utang' kepala OPD kepada Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, mengungkap dugaan pemerasan yang melibatkan ajudan dalam kasus **Bupati Tulungagung Utang OPD**.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo memanfaatkan surat pengunduran diri tanpa tanggal untuk memeras pejabat OPD, menciptakan ketidakpastian dan tekanan finansial.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidikan tertutup yang dilakukan KPK di wilayah Jawa Timur.