OTT KPK

Menanggapi meningkatnya operasi tangkap tangan di daerah, Mendagri mendorong partai untuk mendidik calon kepala daerah sebelum mengikuti Pilkada.

Fitroh membantah anggapan bahwa KPK sengaja lebih banyak menindak bupati atau melindungi gubernur.

DPD Golkar Jawa Tengah akan lebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

KPK mencatat 18 OTT hingga Juli 2026. Empat klaster korupsi terpetakan dari penindakan itu. Berikut daftar nama dan kategorinya.

KPK menyita uang tunai lebih dari Rp 2 miliar dalam OTT Bupati Pemalang. Sebanyak 21 orang diamankan di tiga daerah. Ini keterangan KPK.

Anom diamankan di Jakarta bersama 20 orang lainnya yang ditangkap di tiga lokasi berbeda.

KPK mengamankan 21 orang dalam OTT Pemalang, lima di antaranya ditangkap di Jakarta.

KPK mencatat 18 OTT sejak Januari hingga Juli 2026. Dari pejabat pajak hingga kepala daerah, termasuk kasus terbaru Bupati Pemalang. Berikut daftarnya.

OTT KPK di Pemalang berlangsung dari Selasa malam hingga Rabu pagi. Warga melihat penyegelan dua rumah, sementara istri bupati dijemput dari rumah dinas.

Operasi senyap KPK di Pemalang berujung penjemputan istri Bupati Anom Widiyantoro. Ada sejumlah pejabat turut dibawa. Begini kronologinya.

KPK menegaskan OTT tetap dijalankan untuk bersih-bersih kepala daerah. Pernyataan disampaikan Achmad Taufik usai menetapkan tersangka ke-16 hasil Pilkada 2024.

Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, menjelaskan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.

KPK mengidentifikasi adanya potensi benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, sangat terkejut mendengar bahwa Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, terjerat operasi tangkap tangan KPK.

Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.

Bupati Lombok Barat telah tiba di KPK setelah terlibat dalam operasi tangkap tangan dan segera menjalani proses pemeriksaan.

OTT berkaitan dugaan penerimaan oleh bupati terkait proyek-proyek di Pemkab Lombok Barat.

Tujuh orang tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT.

Selama periode 2025 hingga pertengahan 2026, KPK berhasil menindak 15 kepala daerah di seluruh Indonesia.