OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan barang bukti uang sitaan senilai Rp106,3 miliar terkait perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Uang tersebut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek. Barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing itu diperlihatkan kepada awak media dalam pengungkapan perkara. KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Penyidik masih melanjutkan proses hukum untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan HGB tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan orang dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. KPK menyebut perkara tersebut telah masuk tahap penyidikan. Kedelapan tersangka terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, setelah menjalani pemeriksaan intensif. Mereka mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan nomor berbeda. Salah satunya Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi. Turut ditahan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, politikus Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto. Mereka kemudian digiring menuju dua kendaraan Toyota Hiace.

Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Noor Faizah Maenofie, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/7/2026), bersama rombongan dari Pemalang dan Purworejo. Mereka tiba sekitar pukul 19.07 WIB menggunakan bus. Noor Faizah yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Pemalang langsung memasuki gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Sebelumnya, KPK mengamankan 21 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani usai menetapkannya sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam perkara ini, KPK juga menahan Kepala BPKAD Richard Tri Handoko dan Kepala Bagian Umum Setda Tri Mulyo. Operasi tangkap tangan dilakukan pada Kamis (9/7/2026). KPK turut menyita barang bukti berupa logam mulia serta uang tunai miliaran rupiah dalam mata uang rupiah, dolar Australia, dan dolar Singapura.