OTT KPK di Klaten: Kepala BPK Jateng Salah Satu yang Diamankan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026). Salah satu yang diamankan adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Dari pihak aparatur sipil negara, KPK menyebut ada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ikut diamankan.

"Jadi pihak-pihak dari ASN BPK ada dua orang, benar salah satunya adalah Kepala Perwakilan Jawa Tengah," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jumat (16/10/2026).

Budi menyatakan KPK masih mendalami informasi dan keterangan dari sejumlah pihak yang diamankan.

"Nanti masih kami akan dalami dalam permintaan keterangan awal di pemeriksaan beberapa pihak di Klaten," ucap Budi.

"Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang. Salah satunya adalah Bupati Klaten, di mana para pihak tersebut diamankan di wilayah Klaten dan Jakarta," kata Budi.

"Untuk pihak-pihak yang diamankan di wilayah Klaten saat ini masih menjalani permintaan keterangan secara intensif di Polres Klaten. Dan untuk pihak yang diamankan di wilayah Jakarta, saat ini juga sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," jelas Budi.

KPK Sita Sekitar Rp 1 Miliar Saat OTT Bupati Klaten

Sekretaris KPK menyebut tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam operasi tersebut.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar," kata Budi dalam keterangannya.

Budi menuturkan dugaan awal terkait perkara itu berhubungan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara.

"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD," kata Budi.

KPK juga menduga adanya pemberian suap kepada oknum BPK yang berkaitan dengan proses audit.

"Sehingga pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, selain bupati selaku penyelenggara negara, juga ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta," jelas Budi.