KPK Amankan Bupati Klaten, Ini Dugaan Perkara yang Diusut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis (15/10/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama sejumlah pihak lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh Bupati Klaten dari pihak lain.

"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD," kata Budi dalam keterangannya.

Selain dugaan penerimaan tersebut, KPK juga menduga adanya pemberian atau suap kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan proses audit.

"Sehingga pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, selain bupati selaku penyelenggara negara, juga ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta," jelas Budi.

KPK Amankan 20 Orang

Dalam OTT di Klaten, KPK mengamankan 20 orang, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Penindakan tersebut dilakukan di dua wilayah, yakni Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta.

"Terkait kegiatan penyelidikan KPK di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Konfirm, bahwa hari ini Kamis (15/10), telah terjadi peristiwa tertangkap tangan," kata Budi dalam keterangannya.

"Di mana dalam peristiwa ini, Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang di wilayah Klaten dan Jakarta," tambahnya.

Budi menjelaskan, seluruh pihak yang diamankan selanjutnya menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

"Para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten," kata Budi.

Sementara itu, pihak-pihak yang diamankan di Jakarta menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

"Sedangkan untuk pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," sambungnya.