Revisi Uu Pemilu

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar hukum tata negara dan kepemiluan menyoroti efisiensi metode omnibus dalam Revisi UU Pemilu, meski dihadapkan pada tantangan perubahan regulasi setiap lima tahun sekali.

Direktur Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah, menyoroti empat prinsip krusial yang harus jadi panduan dalam Revisi UU Pemilu, meliputi konstitusionalitas, daya saing, keterwakilan, dan akuntabilitas.

Anggota DPR dari PKB, Muhammad Khozin, menanggapi usulan PAN terkait penghapusan parliamentary threshold. Ia menilai langkah ini akan membuat parlemen semakin gemuk dengan banyak partai, sehingga perlu pertimbangan matang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan revisi UU Pemilu tidak akan mengatur koalisi permanen, menegaskan semangat konstruktif pemerintah dalam penyempurnaan aturan pesta demokrasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Pilpres 2029 tetap dipilih langsung oleh rakyat. DPR juga memastikan RUU Pilkada tidak dibahas pada 2026.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan satu pemikiran dengan Partai Golkar mengenai koalisi permanen parpol, yang dinilai dapat menjadi fondasi sistem presidensial Indonesia.

Pemisahan Jadwal Pemilu Nasional dan Pilkada pasca Putusan MK 135/2024 membuka peluang besar pengawasan lebih fokus, namun juga menyisakan tantangan regulasi. Simak dampaknya!

Bawaslu DKI Jakarta menggelar diskusi penting dengan penggiat pemilu untuk menyerap masukan demi penyelenggaraan Pemilu 2029 yang lebih baik dan berkualitas. Simak detailnya!

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan urgensi pembahasan Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik secara sepaket. Apa alasannya dan isu krusial apa yang akan dibahas?