MK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait pembatasan hak amnesti dan abolisi presiden. Permohonan ini dianggap kabur, sehingga MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansinya.

Menteri Pertanian dan Menteri ESDM menyatakan **penugasan Polri di kementerian** mereka sangat membantu memperkuat pengawasan, meskipun Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan putusan terkait hal ini.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan MK terkait anggota Polri di jabatan sipil, namun menegaskan peran Polri di Kemenhut sangat krusial untuk pengawasan dan tata kelola.

KPU Papua secara resmi menetapkan Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode 2025-2030 setelah unggul tipis, memicu pertanyaan tentang dinamika politik di Bumi Cenderawasih.

Sebanyak 29 musisi Indonesia mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut MK, dalil Pemohon terkait adanya manipulasi suara untuk paslon 02 Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Sirekap tidak beralasan menurut hukum.

"Tanda tangan perjanjian kerjasama dengan KPK, kalau tidak salah perpanjangan kerjasama Pasal 12 UU KPK."

Calon tunggal bisa ikut pilkada dinilai menambah sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pilkada.

Bukan jaminan independen Bagus. Ini menguntungkan bagi Ahok.

Masyarakat merasa tidak terwakili karena hanya ada satu calon tunggal di pilkada.

Sebelumnya MK memutus pilkada yang hanya memiliki calon tunggal dipilih dengan menggunakan kolom setuju dan tidak setuju

MK mengatur bahwa pemilihan calon tunggal dilakukan menggunakan kolom setuju dan tidak setuju.

Pemerintah prinsipnya ikut dahulu apa yang menjadi keputusan KPU

Sebelumnya laporan tersebut disampaikan ke KPK, namun dicuekin.

"Kalau ini dipaksa, ketimpangan pembangunan infrastruktur akan jelas sekali," kata Miryam.

Meski berbeda agama, pernikahan sejumlah selebritis tanah air ini berjalan berjalan mulus hingga sekarang.

KPK akan menambah personel di biro hukum untuk menghadapi gugatan-gugatan dari para tersangka.

"Saya tidak mau terlalu lama menunggu kasus ini. Sekarang saya hanya mengikuti saja," kata Bambang.