Mahkamah Konstitusi

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

Liliek Prisbawono Adi resmi mengemban amanah sebagai Hakim Konstitusi pada Jumat (10/4), menggantikan Anwar Usman. Ia berjanji akan menjaga konstitusi dengan integritas tinggi demi keadilan di Indonesia.

Presiden Prabowo menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi RI di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Personel yang disiagakan merupakan gabungan dari sejumlah unsur kepolisian, mulai dari Polda Metro Jaya, Polres, hingga Polsek jajaran.

Pakar kebijakan kesehatan menyatakan bahwa penyakit kronis dapat dikategorikan sebagai berbagai bentuk disabilitas fisik.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pembentukan organisasi profesi tunggal tenaga kesehatan demi tata kelola yang kuat dan perlindungan publik.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menguji Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuntut kesetaraan hak dengan PNS dalam jabatan dan pensiun. Mereka menolak menjadi 'ASN kelas dua' karena pembatasan kari

Ketiadaan batas Masa Jabatan Kapolri dalam UU Polri dinilai analis dapat melemahkan independensi dan netralitas institusi, memicu gugatan uji materiil di MK.

MK mengubah redaksi Pasal 21 UU Tipikor melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, yang berkaitan dengan perintangan proses hukum atau obstruction of justice.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditempatkan dalam pos anggaran pendidikan merupakan keputusan politik yang telah disepakati DPR dan pemerintah, sesuai mandat konstitusi APBN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan outsourcing akan diatur ulang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, menyusul desakan Amerika Serikat dan putusan Mahkamah Konstitusi.