Visa ke Amerika Serikat Dibatasi untuk Warga Afrika Selatan, Ini yang Disasar Kebijakan Baru

Amerika Serikat mengumumkan pembatasan visa terhadap sejumlah warga Afrika Selatan di tengah tudingan pemerintahan Donald Trump bahwa pemerintah di Pretoria mendiskriminasi minoritas kulit putih Afrikaner. Dikutip dari The Guardian, Kamis (17/9/2026), pengumuman tersebut tidak memuat identitas individu yang dilarang masuk.

Sejak awal tahun lalu, Amerika Serikat juga memangkas bantuan untuk Afrika Selatan, melarang negara itu menghadiri KTT G20 tahun ini di Miami, serta membentuk program pengungsi bagi warga Afrikaner dan kelompok minoritas rasial lainnya asal Afrika Selatan.

Di saat yang sama, pemerintahan Trump tengah membongkar sejumlah program pengungsi dan suaka bagi orang-orang yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan pemerintah Afrika Selatan gagal menangani persoalan yang disebutnya terkait diskriminasi terhadap Afrikaner. “Rakyat Afrika Selatan dikecewakan oleh pemerintah yang menghancurkan perekonomiannya melalui obsesi terhadap keluhan rasial terhadap minoritas Afrikaner,” kata Rubio dalam unggahan di X.

“Pemerintah Afrika Selatan secara konsisten gagal menangani kejahatan di pedesaan secara memadai, retorika kekerasan dan tidak manusiawi, serta kebijakan diskriminatif berbasis ras terhadap Afrikaner dan kelompok minoritas lainnya.”

Rubio menambahkan pembatasan visa akan menyasar “warga negara asing yang memberlakukan atau memungkinkan kebijakan yang mendorong diskriminasi berbasis ras, menghasut kekerasan, atau memungkinkan penyitaan tanah tanpa kompensasi di Afrika Selatan”.

Duta Besar AS untuk Afrika Selatan Leo Brent Bozell III menegaskan langkah ini menjadi awal dari tindakan yang lebih tegas. “Seperti yang telah diperjelas, waktunya untuk ‘dialog’ tanpa akhir telah berakhir ... Kebijakan pembatasan visa ini hanyalah langkah pertama dalam serangkaian tindakan yang meningkat yang akan menunjukkan keteguhan Amerika dalam masalah ini,” tulis Bozell di X.

Pemerintah Afrika Selatan Sebut Kebijakannya Disalahartikan

Pemerintah Afrika Selatan menanggapi kebijakan Amerika Serikat dengan menyebut kebijakan domestiknya telah digambarkan secara keliru. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Chrispin Phiri, menyatakan pernyataan itu pertama kali diterbitkan dalam bahasa Afrikaans.

“Pengumuman tersebut, sekali lagi, sejalan dengan misrepresentasi terhadap kebijakan domestik Afrika Selatan oleh kelompok-kelompok pinggiran yang secara keliru menggambarkan diri mereka sebagai perwakilan ‘minoritas’ dan Afrikaner secara umum,” kata Phiri.

Ia menekankan hak berdaulat Afrika Selatan untuk menyusun perundang-undangan guna mengatasi ketidakadilan rasial. “Merupakan hak berdaulat kami untuk menerapkan undang-undang yang menangani kekhawatiran bangsa atas ketidakadilan rasial selama berabad-abad ... Afrika Selatan menghormati bahwa Amerika Serikat mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai langkah-langkah tertentu dan penerapannya,” ujarnya.

Afrikaner adalah keturunan pemukim Belanda dan Prancis yang pernah berkuasa pada era apartheid. Rezim tersebut mendiskriminasi dan menindas mayoritas kulit hitam, sementara warga kulit putih berada dalam posisi aman dan makmur.

Sejak Nelson Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama pada 1994, pemerintah Afrika Selatan berupaya mengurangi ketimpangan rasial, antara lain melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi kulit hitam dan pembelian tanah untuk didistribusikan kembali.

Kendati demikian, dampaknya terbatas. Menurut artikel tahun 2023 di jurnal Review of Political Economy, kekayaan warga kulit putih di Afrika Selatan umumnya 20 kali lipat dibandingkan warga kulit hitam.

Di sisi lain, sebagian warga kulit putih mengklaim kini menjadi korban diskriminasi rasial, sebuah narasi yang lama dipromosikan kalangan konservatif di Amerika Serikat.

Isu Pengambilalihan Tanah yang Disorot Amerika Serikat

Pembatasan visa yang diumumkan Rubio juga menyoroti isu pengambilalihan tanah tanpa kompensasi.

Afrika Selatan tahun lalu memperkenalkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah mengambil alih tanah tanpa membayar dalam kondisi tertentu, termasuk ketika lahan ditelantarkan atau dimiliki semata untuk spekulasi. Hingga kini tidak ada pengambilalihan tanah dalam skala besar.

Di kalangan warga kulit putih yang merasa didiskriminasi, sorotan juga diarahkan pada seruan berulang pemimpin oposisi sayap kiri jauh, Julius Malema, “Kill the Boer”. Boer merupakan sebutan lain bagi Afrikaner.

Donald Trump pernah memutar video yang menampilkan seruan tersebut saat bertemu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Ruang Oval tahun lalu.

Partai Kongres Nasional Afrika (ANC) menyatakan tidak mendukung seruan itu. Pengadilan Afrika Selatan memutuskan seruan tersebut tidak dimaksudkan secara harfiah dan karenanya tidak termasuk ujaran kebencian.