Demokrasi Amerika Serikat Anjlok ke Titik Terendah 50 Tahun, Ini Temuan International IDEA

International IDEA mencatat demokrasi Amerika Serikat di titik terendah 50 tahun dan rule of law global melemah. The Guardian memuat temuan ini.

Septian Deny
Oleh Septian Deny - Reporter
Demokrasi Amerika Serikat Anjlok ke Titik Terendah 50 Tahun, Ini Temuan International IDEA
Bendera Amerika Serikat berkibar setengah tiang di Gedung Putih, Washington DC, Minggu (4/8/2019). Presiden Donald Trump memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di semua gedung pemerintah untuk mengenang korban tewas dalam dua penembakan massal di El Paso, Texas, dan Ohio. (AP/Andrew Harnik)

Indikator utama demokrasi di Amerika Serikat (AS) jatuh ke level terendah dalam 50 tahun. Pada saat yang sama, aspek rule of law secara global dinilai melemah akibat "ancaman dan tindakan" pemerintahan Presiden Donald Trump.

Dikutip dari The Guardian, Rabu (16/9/2026), temuan itu berasal dari laporan Global State of Democracy yang diterbitkan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), lembaga antarpemerintah yang berbasis di Stockholm.

Laporan tahunan tersebut mencakup 174 negara dan mengukur kinerja demokrasi sejak 1975. Menurut laporan terbaru, independensi peradilan, kredibilitas pemilu, kebebasan berekspresi dan pers, serta akses terhadap keadilan berada pada titik terendah setidaknya dalam 30 tahun.

International IDEA menyebut kemerosotan demokrasi di AS sangat menonjol, meski merupakan bagian dari tren global yang lebih luas.

Tahun 2025 menjadi tahun ke-11 berturut-turut ketika jumlah negara yang mengalami kemunduran demokrasi lebih banyak dibandingkan yang membaik. Lembaga itu menyebut periode ini sebagai yang terpanjang sejak pencatatan dimulai.

Para penulis laporan menulis, "Pada 2025, tantangan global terhadap demokrasi dan sulitnya menghentikan erosi demokrasi sama-sama dicontohkan dan diperparah oleh perkembangan politik di Amerika Serikat."

Mereka juga menilai Trump dengan cepat memperbesar kekuasaan cabang eksekutif dan menggunakannya untuk mengejar sejumlah tujuan pribadi serta melakukan pembalasan terhadap pihak-pihak yang dianggap musuh.

Dampaknya dinilai luas: melemahkan rule of law di dalam negeri dan internasional, sekaligus menguji aliansi lama dan kerja sama multilateral.

Sekretaris Jenderal International IDEA Kevin Casas-Zamora memperingatkan meningkatnya risiko konflik seiring memburuknya kondisi demokrasi.

"Pesan utama dari penelitian kami adalah bahwa investasi dalam demokrasi harus menjadi inti dari strategi keamanan setiap negara," ujarnya.

Menurut Casas-Zamora, hubungan antara merosotnya kualitas demokrasi dan meningkatnya konflik belum cukup diperhatikan dalam pembuatan kebijakan maupun perdebatan publik.

Konflik Berkecamuk dan Dampak Amerika Serikat di Panggung Global

Temuan tersebut sejalan dengan data dari Uppsala Conflict Data Program (UCDP) yang berbasis di Uppsala University, Swedia.

UCDP menunjukkan 2025 mencatat jumlah konflik kekerasan terbanyak dalam dataset mereka, termasuk konflik antarnegara terbanyak dalam satu tahun. Dataset tersebut memuat catatan sejak 1946.

Di tengah gambaran kemunduran, laporan International IDEA juga mencatat sejumlah perkembangan positif.

Di Australia, kelompok masyarakat sipil dilibatkan dalam konsultasi mengenai strategi anti-rasisme dan privasi anak di dunia maya, di antara sejumlah isu lainnya.

Sementara di Suriah, perkembangan positif ditandai dengan tergulingnya pemerintahan diktator Bashar al-Assad yang represif.

Di Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka, aksi protes yang dipimpin anak muda berhasil menggulingkan pemimpin yang telah lama berkuasa. Namun, laporan tersebut mencatat bahwa menciptakan reformasi yang luas dan bermakna dalam waktu singkat terbukti sulit.

Casas-Zamora mengatakan bahwa berbagai peristiwa di AS jelas memengaruhi negara-negara lain.

International IDEA memasukkan AS ke daftar demokrasi yang mengalami "kemunduran" untuk pertama kalinya pada 2021, ketika lembaga tersebut menunjuk adanya "kemerosotan yang terlihat" yang disebut telah dimulai sejak 2019.

Penilaian International IDEA didasarkan pada indikator demokrasi selama 50 tahun. Negara-negara yang dinilai kemudian ditempatkan dalam salah satu dari tiga kategori: demokrasi, pemerintahan "hibrida", dan rezim otoriter.

Secara global, rule of law menjadi aspek demokrasi yang paling lemah pada 2025. Sebanyak 71 negara atau 41 persen dari negara yang dinilai masuk kategori berkinerja rendah, dan 29 negara tercatat mengalami penurunan pada aspek tersebut.

"Whatever happens in the US goes global," kata Casas-Zamora.

Ia menilai kini terjadi epidemi penolakan terhadap hasil pemilu, yang menurutnya berawal dari penghuni Gedung Putih saat ini.

Meski demikian, Casas-Zamora tidak menganggap kemerosotan demokrasi sebagai sesuatu yang pasti atau permanen.

"Saya tidak bersedia mengatakan bahwa kemerosotan kualitas demokrasi tidak terhindarkan atau permanen. Hal itu bisa dibalikkan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dunia berada dalam kondisi yang penuh gejolak, yang menurutnya memungkinkan munculnya berbagai momentum politik yang sangat positif.

Ruang Sipil di Banyak Negara Kian Menyempit

Terlepas dari perkembangan positif di Nepal, Bangladesh, dan sejumlah negara lainnya, laporan International IDEA secara keseluruhan menggambarkan kondisi demokrasi global dengan suram.

Masyarakat memang masih terus melawan kemunduran demokrasi. Namun, ruang sipil semakin menyempit.

Menurut para penulis laporan, masyarakat sipil dan keterlibatan publik mengalami tekanan, antara lain akibat maraknya penggunaan gugatan strategis terhadap partisipasi publik, undang-undang mengenai agen asing, serta kriminalisasi terhadap aksi protes damai.

Laporan tersebut menyatakan tekanan terhadap demokrasi dan ruang partisipasi publik terus menjadi persoalan di berbagai negara.

Rekomendasi