Pimpinan DPR Desak Kemenhub Perketat Pengawasan Kelayakan Kapal

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi pengawasan terhadap kapal laut menyusul berulangnya kecelakaan. Dia menegaskan setiap kapal yang berlayar harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan keselamatan.

Cucun mengatakan persoalan kelayakan kapal telah berulang kali menjadi perhatian DPR melalui Komisi V. Menurut dia, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh sebelum kapal diizinkan berlayar.

“Kementerian Perhubungan sudah terus-menerus sama Komisi V disampaikan bahwa proses penelitian atau layak atau tidaknya kapal ini untuk berlabuh itu selalu menjadi catatan perhatian kami di DPR,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Dia menilai pengawasan tidak cukup hanya dengan memeriksa kelengkapan administratif. Kementerian Perhubungan juga harus memastikan penerapan SOP dan standar keselamatan sebelum kapal beroperasi.

“Jangan sampai ada kapal bisa berjalan tanpa SOP yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub,” ujarnya.

Selain itu, Cucun meminta pemeriksaan terhadap manifes, kelayakan angkutan, serta jumlah penumpang dan muatan kapal menjadi bagian dari evaluasi.

“Makanya ini penting baik dari mulai manifes, ya, kemudian juga kelayakan di sisi angkutnya, quantity-nya, ini yang perlu menjadi perhatian,” katanya.

Cucun mengatakan investigasi menyeluruh atas kecelakaan kapal Virgo akan menjadi bahan pembahasan Komisi V DPR bersama pemerintah. Hasil investigasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap keselamatan pelayaran.

“Investigasi menyeluruh ini menjadi catatan penting nanti akan dibahas juga di Komisi V di DPR, menjadi bagian evaluasi bersama antara DPR dengan pemerintah tentang kapal Virgo ini,” tuturnya.

Cucun Minta TNI-Polri Perkuat Mitigasi Serangan KKB di Papua

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal juga meminta TNI dan Polri memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah berulangnya serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Cucun mengatakan situasi keamanan di Papua terus menjadi perhatian Komisi I DPR. Menurut dia, penanganan persoalan keamanan di wilayah tersebut merupakan kewenangan TNI dan Polri.

“Jelas, dari kemarin Komisi I bersama, ini kan sudah Polri dan TNI yang menangani, apalagi seperti Papua ini,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Dia meminta langkah antisipasi diperkuat agar penembakan terhadap warga, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan sopir, tidak kembali terjadi.

“Kita minta betul-betul melakukan satu mitigasi untuk antisipasi, jangan sampai ada pengulangan kejadian-kejadian seperti itu,” ujarnya.

Menurut Cucun, berulangnya serangan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat. Dia juga menilai kondisi itu menunjukkan perlunya penguatan kemampuan pertahanan dan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah rawan.

“Seolah-olah kita tidak punya daya defensif untuk pertahanan menghadapi kelompok-kelompok kriminal bersenjata itu,” katanya.