The Fed Naikkan Suku Bunga, Ini 4 Dampaknya ke Indonesia

The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuan 25 bps menjadi 3,75–4,00% pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) 15–16 September 2026. Kenaikan ini kembali memunculkan pertanyaan krusial: seberapa besar imbasnya ke perekonomian Indonesia, dari rupiah hingga ruang kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI)?

Suku bunga The Fed adalah kisaran sasaran suku bunga sangat pendek antarbank di Amerika Serikat (federal funds rate) yang ditetapkan FOMC. Instrumen ini tidak langsung dikenakan ke masyarakat, namun menjadi acuan yang merambat ke bunga simpanan dan kredit, imbal hasil obligasi pemerintah AS, kredit perumahan, pembiayaan korporasi, hingga nilai tukar dolar AS.

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky menekankan karakter suku bunga kebijakan tersebut. "Suku bunga the Fed adalah suku bunga kebijakan yang dipakai AS," kata Ekonom Institute for Economic and Social Research Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menjelaskan ketika inflasi tinggi, The Fed cenderung menaikkan suku bunga untuk menahan permintaan; sebaliknya saat ekonomi melemah dan inflasi terkendali, suku bunga diturunkan untuk mendorong aktivitas. "Dalam keputusan terakhir, The Fed menilai aktivitas ekonomi AS masih cukup solid sementara inflasi tetap tinggi," ujar Josua.

Dominasi Aset Dolar di Pasar Global

Perubahan suku bunga The Fed memengaruhi imbal hasil surat utang pemerintah AS, nilai dolar, biaya pendanaan dalam dolar, serta cara investor mengalokasikan dana di berbagai negara. "Ketika bunga dan imbal hasil aset AS naik, investor mempunyai alternatif investasi yang lebih menarik dengan risiko yang relatif rendah, sehingga sebagian dana dapat berpindah dari negara berkembang menuju aset dolar," tuturnya.

Riefky menambahkan, pengaruhnya bersifat struktural karena aset berbasis dolar AS mendominasi pasar keuangan global. Dominasi ini membuat keputusan kebijakan moneter AS cepat merambat ke berbagai kelas aset internasional.

Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2023 mencatat periode penguatan dolar yang menekan mata uang banyak negara berkembang saat The Fed mengetatkan kebijakan. Menurut Josua, saat ini efek tersebut diperbesar oleh kenaikan harga energi dan ketidakpastian geopolitik. Menjelang keputusan The Fed, imbal hasil US Treasury 10 tahun sempat menembus 5%, sementara kenaikan harga minyak kembali memicu kekhawatiran inflasi.

Istilah "patokan" terhadap suku bunga The Fed juga diluruskan. Suku bunga The Fed bukan acuan formal yang wajib diikuti seluruh bank sentral—masing-masing otoritas moneter merespons sesuai kondisi domestik.

Kendati demikian, kebijakan The Fed menjadi rujukan praktik global karena peran dolar dalam perdagangan, pembiayaan, dan investasi internasional, serta posisi surat utang pemerintah AS sebagai rujukan utama penentuan biaya dana global. Dampaknya, perubahan suku bunga AS menggeser biaya kesempatan penempatan dana di negara berkembang. "Nota Keuangan bahkan secara eksplisit menyebut arah suku bunga AS sebagai salah satu faktor yang menentukan imbal hasil SBN Indonesia dan dinamika aliran modal," kata Josua.

Empat Jalur Transmisi ke Ekonomi RI

Selain mendominasi pasar keuangan global, aset berbasis dolar AS juga berperan sebagai safe-haven asset—tujuan investor ketika ketidakpastian meningkat, ujar Riefky.

Menurut Josua, daya pengaruh The Fed berasal dari dominasi dolar dan kedalaman pasar keuangan AS, bukan karena negara lain wajib mengikuti kebijakan tersebut.

Dampaknya terhadap Indonesia mengalir melalui empat jalur: nilai tukar, aliran modal, biaya pembiayaan, dan suku bunga domestik. Riefky menyebut suku bunga The Fed yang tinggi berpotensi memicu capital outflow akibat rate differential yang menipis, yang pada gilirannya menekan rupiah.

Jika suku bunga AS bertahan tinggi, kata Josua, investor cenderung meminta imbal hasil lebih besar untuk tetap memegang aset Indonesia. Konsekuensinya, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) bisa meningkat, biaya utang pemerintah dan korporasi naik, serta ruang penurunan suku bunga domestik menyempit. "Nota Keuangan menilai tingginya bunga global berpotensi menaikkan biaya pendanaan internasional, memperkuat dolar, meningkatkan volatilitas aliran modal, dan menekan mata uang negara berkembang termasuk Indonesia," ujar Josua.

Sensitivitas pasar domestik terlihat dari pergerakan terkini. Per 11 September 2026, imbal hasil SBN 10 tahun berada di sekitar 7,15% dan rupiah di kisaran Rp 17.600 per dolar AS. Meski begitu, Josua menekankan dampaknya ke pertumbuhan tidak selalu langsung.

Kenaikan Bunga The Fed Menjadi Tekanan

Suku bunga global yang tinggi cenderung membuat biaya modal meningkat dan dunia usaha lebih berhati-hati berinvestasi. Indonesia, di sisi lain, memiliki bantalan penting berupa cadangan devisa yang pada akhir Agustus 2026 mencapai US$ 146,5 miliar atau sekitar Rp 2.600 triliun (asumsi kurs Rp 17.750 per dolar AS).

Berdasarkan Siaran Pers Bank Indonesia (BI) No.28/181/DKom pada 7 September 2026, posisi cadangan devisa itu setara pembiayaan 5,4 bulan impor, atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah—jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Dalam konteks tersebut, Josua menilai tekanan dari The Fed tidak identik dengan krisis. "Karena itu, kenaikan suku bunga The Fed merupakan tekanan bagi Indonesia, tetapi tidak otomatis menghasilkan krisis apabila stabilitas fiskal, cadangan devisa, inflasi, sistem keuangan, dan kepercayaan investor tetap terjaga," kata Josua.

Ekonom Bank BCA David Sumual mengingatkan tren yang perlu dicermati: ukuran bulan impor cadangan devisa menurun, dari 6,3 bulan pada Januari 2026 menjadi 5,4 bulan pada Agustus 2026.

Ketika bunga AS naik, imbal hasil aset dolar menjadi lebih menarik. Jika tambahan imbal hasil aset rupiah dinilai tidak cukup untuk mengimbangi risiko nilai tukar dan faktor lain, arus dana asing bisa keluar atau aliran dana baru melambat. Permintaan dolar meningkat, sementara rupiah tertekan.

Menurut catatan Josua, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melihat pola ini sepanjang 2026. Kenaikan ekspektasi terhadap suku bunga The Fed, berbarengan dengan konflik di Timur Tengah, menekan rupiah dan aliran modal negara berkembang. Pada Juli 2026, rupiah juga tertekan karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang masih tinggi.

Rupiah Tidak Selalu Melemah Saat The Fed Naikkan Bunga

Riefky menegaskan bahwa capital outflow akibat rate differential yang menyempit itulah yang secara langsung memicu pelemahan nilai tukar rupiah.

David menambahkan, kenaikan suku bunga The Fed ditambah ekspektasi kenaikan lanjutan juga mendorong Indeks Dolar AS (DXY) ke 100,30 menurut TradingView DXY Chart, sehingga menekan rupiah.

Namun, Josua mengingatkan hubungan ini tidak mekanis—rupiah tidak harus selalu melemah setiap kali The Fed menaikkan bunga. Jika kenaikan sudah sepenuhnya diantisipasi pasar, reaksinya bisa terbatas. Bahkan, dolar dapat melemah apabila setelah menaikkan bunga, The Fed memberi sinyal laju pengetatan berikutnya tidak terlalu agresif—skenario yang sempat diperhitungkan pasar karena sebagian besar pengetatan telah tercermin pada harga aset.

Ia menekankan fokus pasar pada prospek ke depan. "Untuk rupiah, yang lebih penting bukan sekadar kenaikan 0,25 poin persentase kemarin, tetapi berapa jauh suku bunga AS masih akan naik dan berapa lama akan dipertahankan tinggi," ungkap Josua.

Dampak ke BI-Rate juga bersifat kondisi. Josua menjelaskan, kenaikan suku bunga The Fed menyulitkan penurunan BI-Rate, tetapi tidak berarti BI harus menaikkan suku bunga dalam jumlah yang sama. Riefky menyederhanakan mekanismenya: kenaikan suku bunga The Fed memperkecil rate differential antara Indonesia dan AS.

Contohnya, pada RDG BI 18–19 Agustus 2026 diputuskan BI-Rate 5,75%. Sebelum keputusan terakhir, suku bunga The Fed berada di 3,50–3,75% dan kemudian naik menjadi 3,75–4,00%, sehingga selisih suku bunga nominal menyempit.

BI Tidak Wajib Mengikuti Kenaikan The Fed

Menurut Josua, jika rupiah tertekan berat, arus modal keluar meningkat, dan ekspektasi inflasi memburuk, BI memiliki alasan lebih kuat untuk mempertahankan suku bunga tinggi atau, bila perlu, menaikkannya. Sebaliknya, apabila rupiah stabil, inflasi dalam sasaran, cadangan devisa memadai, dan tekanan pasar mereda, BI tidak perlu mengikuti The Fed secara satu banding satu.

Ia menegaskan mandat otoritas moneter domestik. "Mandat BI bukan mempertahankan selisih tertentu dengan suku bunga The Fed, melainkan menjaga stabilitas rupiah dan inflasi dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan," ujar Josua.

Kerangka kebijakan 2026 menunjukkan BI menggunakan BI-Rate untuk menjaga stabilitas, sementara instrumen likuiditas dan kebijakan perbankan diarahkan tetap mendukung pembiayaan dan pertumbuhan. Di sisi lain, David menilai BI bisa meredam volatilitas jangka pendek melalui intervensi pasar.

Namun, ia mengingatkan jika tren penguatan dolar AS berlanjut hingga akhir tahun, intervensi berlebih berisiko mengikis cadangan devisa. Penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga dapat menghadapi tantangan jika terjadi normalisasi kebijakan Saldo Anggaran Lebih (SAL). "Dengan demikian, BI tetap perlu membuka opsi untuk mengikuti langkah The Fed menaikkan suku bunga 25–50 bps, karena dolar masih dijadikan mata uang jangkar dalam perdagangan dan investasi," ujar David.