Menlu Inggris: Israel Mulai Kehilangan Teman dan Sekutu

Menteri Luar Negeri Inggris Edward Samuel Miliband mengatakan Israel semakin kehilangan dukungan dari teman dan sekutunya akibat tindakannya di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Menurutnya, situasi tersebut telah menggerakkan masyarakat di berbagai negara.

"Israel sedang kehilangan teman. Mereka tidak mendapatkan sekutu baru, justru kehilangan sekutu. Mereka kehilangan sekutu di mana-mana," kata Miliband dalam wawancara dengan siniar Inggris The Rest is Politics, Selasa (15/9).

Miliband mengatakan pengumuman sanksi terbaru Inggris terhadap pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki dilakukan setelah muncul peringatan bahwa peluang mewujudkan solusi dua negara semakin terancam oleh kondisi di lapangan.

"Semua langkah itu untuk mengubah keadaan tersebut. Rezim sanksi ini menargetkan pendudukan ilegal, bukan menargetkan atau mendelegitimasi Israel dengan cara apa pun," katanya.

Menurut Miliband, kondisi saat ini tidak dapat dipertahankan. Ia juga menyoroti proyek perluasan pemukiman Israel di kawasan E1 yang telah lama dipandang sebagai "garis merah" oleh komunitas internasional.

"Karena pada dasarnya, hal itu akan memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat, yang benar-benar membuat Palestina tidak dapat berdiri sendiri," ucap Miliband.

Ia mengatakan keputusan tersebut juga dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk putusan Mahkamah Internasional pada 2024, lamanya pendudukan Israel atas wilayah Palestina, serta pengungsian banyak warga Palestina.

Putusan Mahkamah Internasional pada 2024 memerintahkan Israel mengakhiri pendudukan, membongkar pemukiman, dan memberikan reparasi.

"Kita tidak boleh menyerah di hadapan terorisme pemukim," kata Miliband. Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa stabilitas di Timur Tengah tidak akan tercapai tanpa solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.

Miliband Soroti Kekerasan PemukimMiliband kembali menyoroti kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina. Ia mendesak agar tindakan tersebut dihentikan.

"Kita harus menghentikan terorisme pemukim, terorisme yang sesungguhnya. Saya menggunakan istilah itu, pembersihan etnis yang dilakukan oleh para teroris pemukim. Itulah yang sedang terjadi," tuturnya.

Miliband mengatakan dirinya sempat memikirkan apa yang akan dikatakan ibunya, yang meninggal pada Mei lalu, sebelum Inggris mengumumkan sanksi tersebut.

"Dia (ibu saya) akan berkata, Lihatlah apa yang terjadi pada rakyat Palestina! Lihatlah apa yang terjadi pada orang-orang malang ini. Ini salah," kata Miliband.

Ia juga menceritakan pertemuannya dengan sejumlah orang, termasuk seorang dokter yang pernah bekerja di Gaza. Menurut Miliband, kesaksian yang disampaikan kepadanya menggambarkan kondisi yang "benar-benar tidak bisa diungkapkan" dan "mengerikan".

Miliband menilai pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza oleh Israel tampaknya merupakan strategi yang disengaja.

"Situasi di lapangan sangat buruk. Tidak ada yang dapat membenarkan apa yang telah terjadi di Gaza. Sejak apa yang disebut gencatan senjata, 1.200 warga Palestina telah terbunuh. Itu bukan gencatan senjata yang berarti," katanya.

 

Inggris Jatuhkan Sanksi

Ia menegaskan Inggris tidak akan menyerah dalam menghadapi kekerasan yang dilakukan pemukim.

"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pemilu Israel pada 27 Oktober, tetapi kami berupaya mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada rakyat Israel untuk mengatakan, lihat, masyarakat internasional tidak akan tinggal diam ketika pendudukan ini terus berlangsung," ujarnya.

Pada pekan lalu, Miliband mengumumkan sejumlah langkah terhadap aktivitas pemukiman Israel. Kebijakan tersebut mencakup larangan impor barang dari pemukiman ilegal Israel, sanksi terhadap perusahaan dan individu yang memfasilitasi perluasan pemukiman, serta sanksi tambahan terhadap ekstremis Israel yang diduga mendukung atau menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.

Miliband mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan Inggris untuk mempertahankan peluang terwujudnya solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.