Visa rumah kedua atau second home visa di Indonesia yang diresmikan pada Oktober 2022 belum banyak digunakan warga negara asing (WNA) yang datang ke Bali. Tercatat baru dua WNA yang menggunakan fasilitas ini.

Bila warga diaspora yang pensiun dan menjadi warga Indonesia tidak bisa mendapatkan sosial security, maka dengan visa second home bisa menjadi solusi.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI meluncurkan visa rumah kedua atau second home visa, Selasa (25/10). Dengan kebijakan baru ini, warga negara asing (WNA) dapat tinggal di Indonesia hingga 10 tahun.

Pemerintah tengah menggodok pembahasan tentang pemberian visa digital nomad atau visa bagi pekerja jarak jauh (remote) bagi Warga Negara Asing (WNA) dan pelancong bisnis bersama lintas kementerian/lembaga terkait.

Indonesia menambah 12 negara subjek Visa Kunjungan saat Kedatangan atau visa on arrival (VoA) khusus wisata (VKSKKW), yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi warga 60 negara.

Berikut ini rincian tarif terbaru visa dan izin tinggal serta izin masuk kembali.

Perubahan tarif layanan keimigrasian itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.02/ 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kemenkumham RI.

Gubernur Bali, Wayan Koster mengaku geram dengan permainan mafia karantina dan visa. Menurutnya, mafia visa itu diduga dilakukan agen-agen perjalanan. Harga yang dipatok tidak sesuai dengan aturan resmi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana atau Cok Ace merespon kasus mafia visa dan karantina di Bali. Dia tidak setuju apabila proses pembuatan visa yang cepat dikatakan sebagai mafia.

Kemenkum HAM membuka kembali layanan pengajuan pembuatan visa offshore bagi warga negara asing. Permohonan persetujuan visa offshore dapat diajukan berdasarkan jenis kegiatan Orang Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.