DPR

Aktivis Barisan Oposisi Indonesia (BOI) menggelar aksi di depan Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Aksi tersebut mendesak Presiden Prabowo Subianto menindak dugaan praktik mafia alat utama sistem persenjataan (alutsista). BOI menilai praktik tersebut berpotensi mengganggu sistem pertahanan nasional. Massa juga mendorong pengadaan alutsista yang transparan, profesional, dan sesuai kebutuhan pertahanan.

Massa aksi terdesak meninggalkan gerbang utama Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) malam, setelah polisi mengerahkan mobil water cannon. Sebelumnya, massa masih bertahan di sekitar gerbang dan sebagian berupaya merobohkan pagar. Api juga terlihat berkobar di sejumlah titik kawasan tersebut. Polisi telah mengimbau massa untuk meninggalkan area DPR/MPR sebelum water cannon diarahkan ke kerumunan. Semprotan air membuat massa berlarian menjauh dari gerbang. Pada saat bersamaan, Jalan Tol Dalam Kota ditutup sementara dari arah Cawang menuju Slipi dan polisi bersiaga di sekitar area tol.

Calon Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menjalani fit and proper test bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 26 Agustus 2026. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut digelar untuk menilai kesiapan Destry sebagai calon tunggal Gubernur BI yang akan menggantikan Perry Warjiyo. Dalam agenda itu Destry memaparkan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan BI yang telah berjalan baik. Destry juga menyoroti pendalaman pasar uang dan valuta asing sebagai pekerjaan rumah BI. Penguatan sektor tersebut dinilai penting untuk mendukung kebutuhan transaksi dan pembiayaan ekonomi. Ia turut menyiapkan perluasan transaksi lintas negara melalui skema Local Currency Transaction guna meningkatkan penggunaan mata uang lokal.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan di gedung parlemen Jakarta pada Jumat (14/8/2026). Dalam agenda tersebut, Presiden menyampaikan dua pidato kenegaraan utama. Pidato pertama memuat laporan pelaksanaan roda pemerintahan pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR-DPD RI. Agenda dilanjutkan dengan penyampaian pengantar RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR RI sebagai pijakan kerangka fiskal negara.

Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/7/2026). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan. Dengan berlakunya UU PFII, Indonesia kini memiliki dasar hukum untuk membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan nasional serta meningkatkan daya saing dan posisi Indonesia dalam industri keuangan global.