DPR Dukung Pemerintah Larang Vape, Ini Alasannya

Penggunaan rokok elektrik (vape) dinilai bertentangan dengan hukum agama dan membutuhkan penanganan serius dari negara. Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), yang meminta masyarakat, terutama umat Islam untuk menghentikan penggunaan produk tersebut.

Menurut Gus Falah, terdapat landasan keagamaan serta persoalan hukum yang kuat bagi warga negara untuk meninggalkan vape. Keputusan mendasar ini mengacu pada penetapan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Dalam fatwa tersebut, MUI secara resmi mengharamkan penggunaan vape, aktivitas produksi, perdagangan, hingga penyalahgunaannya untuk konsumsi narkotika.

"Ini merupakan keputusan penting untuk melindungi masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh warga negara,khususnya umat Islam, agar tidak lagi menggunakan vape," tegas Gus Falah kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Selain pertimbangan agama, bahaya vape juga telah mendapatkan atensi khusus dari aparat penegak hukum. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri.

Instruksi yang berlaku sejak 30 Oktober 2026 tersebut mewajibkan seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) untuk tidak mengonsumsi vape, baik saat bertugas maupun di luar lingkungan kerja.

Melihat langkah tegas penegak hukum tersebut, Gus Falah menilai sudah saatnya pemerintah dan DPR merumuskan regulasi khusus yang mengatur pelarangan vape secara menyeluruh di tingkat nasional.

"Kalau institusi penegak hukum saja sudah melarang personelnya menggunakan vape, maka pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah lebih jauh. Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan terpapar risiko produk yang membahayakan kesehatan dan berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika," ujarnya.

Ancaman Narkotika dan Perlindungan Kesehatan

Kekhawatiran ini kian diperkuat oleh temuan penyalahgunaan cairan vape yang mengandung etomidate—zat yang telah digolongkan sebagai narkotika Golongan II sesuai ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran terkait etomidate dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di sisi lain, aspek perlindungan masyarakat juga berkaitan erat dengan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Melihat ancaman tersebut, Gus Falah mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas demi melindungi masa depan generasi muda.

"Jangan menunggu persoalan ini semakin meluas. Negara harus hadir melindungi masyarakat, khususnya generasi muda,dari bahaya vape. Kepentingan kesehatan dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas," pungkas Gus Falah.

Kata Asosiasi Penjual

Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Fachmi Kurnia Firmansyah, menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan rokok elektrik atau vape haram. Pihaknya berharap tersedia ruang dialog antara MUI dan pelaku usaha.

MUI menetapkan keharaman penggunaan vape dengan pertimbangan dampak kesehatan, kerusakan lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan untuk peredaran narkotika dan psikotropika.

"Kami menghormati keputusan MUI yang mempertimbangkan kesehatan masyarakat dan kekhawatiran penyalahgunaan vape untuk narkoba," ujar Firman saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (10/11/2026).

Ia meminta dibukanya ruang diskusi, terutama menyoal ketentuan dalam fatwa yang turut menyasar aktivitas produksi dan penjualan rokok elektrik.

"Kami berharap ada ruang dialog untuk kami, khususnya para UMKM dan Pekerja supaya MUI mendapatkan perspektif lebih utuh," ungkapnya.

Firman menyebut Arvindo sebagai pelaku ritel belum dilibatkan dalam pembahasan sebelum fatwa terbit, padahal sudut pandang pelaku usaha dinilai penting.

"Kami tidak berharap MUI mengabaikan permasalahan kesehatan tetapi juga ada aspek sosial ekonomi. Kami percaya ada titik tengah di antara keduanya," ucap Firman.