Sultan HB X Buka Suara Soal UMR Jogja dan Stadion Mandala Depan Pendemo

Aksi demonstrasi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan digelar di sejumlah lokasi di Kota Yogyakarta, Selasa (10/11). Salah satu titik aksi dipusatkan di kantor Gubernur DIY, kawasan Malioboro, di mana massa dari Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menyampaikan rentetan tuntutan terkait kondisi sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Massa menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari kesenjangan ekonomi, Upah Minimum Regional (UMR) yang dinilai murah, premanisme, maraknya kekerasan jalanan, hingga persoalan mangkraknya Stadion Mandala Krida.

Pemandangan tak biasa terjadi ketika Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, turun langsung menemui para demonstran. Sambil duduk lesehan bersama massa aksi di halaman depan kantornya, Raja Keraton Yogyakarta tersebut membuka dialog terbuka untuk mendengarkan langsung aspirasi warga.

​Dalam dialog tersebut, perwakilan AJM, Agov, secara tegas meminta Gubernur DIY untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) terkait Jaga Warga. Menurut Agov, keberadaan Jaga Warga justru memicu konflik horizontal di tengah masyarakat dan disalahgunakan sebagai wadah praktik premanisme.

​"Kami meminta agar Jaga Warga lebih baik dibubarkan saja," ujar Agov saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Sultan HB X. ​

Menanggapi sorotan tajam terkait tuduhan praktik premanisme dan peran Jaga Warga, Sultan HB X menegaskan tidak pernah memiliki keterkaitan dengan kelompok preman mana pun. ​

"Kalau premanisme misalnya. Saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman gitu. Preman itu siapa? Saya kan tidak tahu gitu. Kalau saya, ya kalau kekerasan jangan dilakukan," kata Sultan HB X.

​Sultan HB X juga membantah tudingan adanya upaya pembungkaman ruang demokrasi di Yogyakarta. Dia mengklaim bahwa Pemda DIY selalu membuka pintu selebar-lebarnya untuk dialog dan kebebasan berpendapat.

"Kapan saya mempersulit orang untuk bicara demokratisasi? Ruang itu kami buka gitu. Tetapi faktor-faktornya di publik itu terlalu banyak," ujar dia.

​Penjelasan Soal UMR Murah dan Alokasi Formula Penetapan ​

Isu UMR rendah yang selalu menjadi sorotan utama buruh dan mahasiswa di DIY tak luput dari pembahasan. Sultan HB X menerangkan bahwa pemerintah daerah bertindak sesuai dengan koridor regulasi nasional yang memperhitungkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Ya sekarang, bagaimana kita punya usaha semua. Bahwa pengertian dasar inflasi sama pertumbuhan ekonomi itu. Kalau pertumbuhan ekonominya itu 5 persen, inflasinya 2 atau 3 persen, berarti kan kalau 3 persen kan hanya 8 persen naiknya," kata Sultan HB X.

Dia menambahkan, Pemda DIY telah berupaya menaikkan persentase batas alih (alfa) hasil kesepakatan dengan mengedepankan komunikasi bersama para pengusaha setempat. ​

"Alfa itu kemungkinan bisa kami, melangkah, tapi kan hanya 0,1 maksimum 0,9. Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4. Kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha, nggak keberatan. Ya nggak apa-apa," imbuh dia. ​

Kejelasan Nasib Renovasi Stadion Mandala Krida

​Mengenai mangkraknya pembenahan Stadion Mandala Krida akibat kasus korupsi proyek renovasi, Sultan HB X membeberkan bahwa status hukum stadion tersebut sebelumnya menjadi penghambat utama alokasi pembangunan.

​Namun, dia membawa kabar pasti bahwa status hukum stadion saat ini telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrah) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga proses fisik siap dilanjutkan.

​"Di awal bulan September 2026, karena sudah inkrah, KPK memberi tahu kami, 'silakan kalau mau membangun'. Nah di sini tim dari Erick Thohir, dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), itu sudah melakukan survei," ujar Sultan HB X.

​Kendati demikian, Sultan menyebutkan bahwa renovasi total Stadion Mandala Krida agar memenuhi standar internasional harus mengantre alokasi anggaran pusat.

"Tapi karena APBN itu bertahap, bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028," pungkas Sultan HB X.