Bunyi Lengkap Putusan MA Soal Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran

Mahkamah Agung (MA) memutus perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 terkait sengketa surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permohonan kasasi yang diajukan advokat H.M. Subhan, S.H., M.H., dikabulkan. Dalam putusan itu, MA menyatakan suket penyetaraan pendidikan milik Gibran batal dan mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut dokumen yang terbit pada 6 Agustus 2019.

"Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9148/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi salinan putusan MA dikutip Selasa (10/11).

"Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi amar putusan, dipetik Selasa (10/11).

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyinggung perkara sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan ijazah Gibran.

"Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada," tulis putusan MA.

MA juga menyatakan telah melakukan pengujian substansi terhadap obyek sengketa, yakni suket Gibran. Dokumen dasar yang digunakan berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades serta dokumen lain disebut tidak membuktikan penuntasan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menjelaskan kehadiran.

"Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," tulis putusan MA.

MA menilai penyetaraan satuan pendidikan berkurikulum internasional/negara lain dengan kurikulum nasional tanpa didukung ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat dan memengaruhi fakta materiil suatu keputusan.

"Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal," tulis putusan MA tersebut.

Isi Putusan Lengkap MA Soal Suket Ijazah Gibran

PUTUSAN

Nomor 742 K/TUN/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi, memutus sebagai berikut dalam perkara:

H.M. SUBHAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta; Pemohon Kasasi;

Lawan: DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, domisili elektronik bantuan.hukum@kemdikbud.go.id; dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ravii, S.H., M.M., Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0002/C/HK/10/2026, tanggal 14 April 2026; Termohon Kasasi.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. SUBHAN, S.H., M.H.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);