Dipecat Polri, Irjen Ahrie Sonta Ajukan Banding

Irjen Pol Ahrie Sonta mengajukan banding setelah Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Putusan etik itu dibacakan setelah Ahrie ditetapkan sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding," sambungnya.

Sidang KKEP dipimpin Ketua Komisi Komjen Pol Rudy Darmoko dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Roma Hutajulu. Tiga anggota Komisi adalah Irjen Pol M Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.

Persidangan berlangsung selama delapan jam, dari pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.

Dalam fakta persidangan, Ahrie diduga melanggar saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri dengan mengakses perangkat teknologi untuk melakukan penyadapan ilegal.

Atas dugaan perbuatannya, AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan, serta Pasal 8 huruf c angka 1 terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian.

Selain itu, AS juga disangkakan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b terkait etika kelembagaan.