Upaya PTUN Dinilai Sia-Sia, Yusril Bahas Posisi Hukum Ijazah Gibran

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada gunanya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguji keabsahan ijazah Gibran melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menyebut jalur itu tidak akan mengubah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak ada bukti Gibran memiliki ijazah setingkat SMA sudah final dan mengikat. Ia menambahkan, Peninjauan Kembali (PK) di PTUN juga tidak bisa diajukan oleh Gibran karena obyek sengketa sama dengan perkara yang sudah diputus MK maupun Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan itu disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan tidak ada langkah hukum baru yang dapat mengubah putusan yang sudah final.

"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan Gibran tidak dapat mengajukan PK di PTUN karena posisinya sebagai tergugat intervensi. Menurutnya, PK justru dapat diajukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Namun, ia menilai Kemendikdasmen akan memilih mengeksekusi putusan MA terkait pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran.

"Enggak ada, enggak ada (celah). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," jelas Yusril.

Yusril menyebut pembuktian keaslian ijazah bisa dilakukan di luar pengadilan melalui pendekatan personal. Adapun persoalan penyetaraan ijazah tetap harus diputus oleh pengadilan karena merupakan ranah hukum.

"Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja," ujar dia.

Ia menuturkan telah memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MA dan MK dalam perkara tersebut. Yusril mengatakan Prabowo memahami proses hukum yang berjalan.

"Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah, gitu kan," ucap Yusril.

Sebelumnya, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri setelah bertemu Prabowo selama sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Presiden turut menyampaikan sejumlah masukan.

"Di dalam diskusi, bapak presiden pun juga memberikan saran-saran," kata Prasetyo, Selasa (10/11/2026).

Kepada Prabowo, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan Pilpres 2024 melalui proses di PTUN.

"Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," ucap Prasetyo.

Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan (Gibran mundur dari wakil presiden) tersebut," tegasnya.