Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Buntut Penyadapan Prabowo

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution rampung digelar. Hasilnya, Ahrie Sonta dijatuhi sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari kepolisian.

Keputusan itu diumumkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.

Selain sanksi administratif, KKEP juga memutuskan sanksi etika kepada Ahrie Sonta.

“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.

Di sisi lain, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jo Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang ITE, Pasal 32 ayat (1), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.