Hari Pemungutan Suara Pemilu Israel 2026, Nasib Politik Netanyahu Jadi Taruhan

Pemilu Israel 2026 digelar pada Selasa (27/10/2026), pemilihan nasional pertama sejak serangan Hamas 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang, mayoritas warga sipil. Dikutip dari The Guardian, sejak itu Israel melancarkan perang yang menghancurkan Gaza, terlibat dua kali konflik dengan Iran tanpa kesimpulan jelas, serta disebut mengintensifkan kampanye "pembersihan etnis" yang didukung negara di Tepi Barat yang diduduki.

Di dalam negeri, koalisi pemerintahan Benjamin Netanyahu dinilai menyasar lembaga-lembaga demokrasi, termasuk Mahkamah Agung. Kondisi tersebut membuat banyak warga Israel memandang pemilu kali ini sebagai salah satu yang paling menentukan dalam sejarah negara mereka.

Pemilu ini menjadi ujian bagi Netanyahu, yang telah memimpin selama 19 tahun dalam tiga dekade terakhir. Di tengah isu keamanan, lonjakan biaya hidup, dan kekhawatiran kondisi demokrasi, para pemilih dihadapkan pada pilihan mempertahankan pemerintahan saat ini atau membuka jalan perubahan politik.

Netanyahu mengejar mandat baru dengan dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia juga tengah menjalani persidangan kasus korupsi; kehilangan kekuasaan berpotensi meningkatkan risiko hukuman penjara.

Penantang utamanya adalah Gadi Eisenkot, mantan kepala militer Israel yang relatif baru di politik. Putra imigran Maroko dari keluarga sederhana ini menamai partai barunya Yashar, yang berarti "kejujuran". Putra dan dua keponakannya tewas saat bertempur di Gaza pada 2024. Eisenkot mengandalkan citra antitesis Netanyahu dalam kampanye.

Isu keamanan mendominasi perhatian pemilih, mengalahkan persoalan biaya hidup. Penentang pemerintahan menyoroti serangan 7 Oktober, pelemahan lembaga demokrasi, menguatnya ekstremisme agama, serta mahalnya perang berkepanjangan. Mereka berjanji membentuk komisi penyelidikan negara atas 7 Oktober dan mengakhiri pengecualian wajib militer bagi laki-laki ultra-Ortodoks, kebijakan yang lama memicu ketegangan.

Selain itu, ada kekhawatiran Israel makin terisolasi secara internasional, seiring meluasnya sanksi terkait ekspansi permukiman dan meningkatnya eksodus tenaga profesional berkemampuan tinggi. Netanyahu berupaya mengalihkan tanggung jawab atas 7 Oktober kepada aparat keamanan, sembari mengklaim hanya dirinya yang memiliki pengalaman dan jaringan internasional untuk menjaga keamanan.

Baru-baru ini, Netanyahu mengunggah gambar buatan AI yang menggambarkan bom nuklir menghantam Tel Aviv, disertai peringatan agar pemilih mempertimbangkan keselamatan sebelum memilih oposisi. Sementara itu, sekutu sayap kanan ekstremnya menyerukan pembersihan etnis di Gaza dan Tepi Barat serta perluasan permukiman, dan mitra ultra-Ortodoks ingin mempertahankan pengecualian wajib militer serta subsidi pendidikan agama.

Survei Pemilu Israel: Dukungan untuk Netanyahu Melemah

Mayoritas jajak pendapat menunjukkan Partai Likud beserta mitra koalisinya terancam kehilangan mayoritas di Knesset. Tren penurunan dukungan ini relatif konsisten lebih dari dua tahun terakhir.

Survei juga memperlihatkan mayoritas pemilih menentang Netanyahu. Namun, kubu oposisi terbelah antara blok partai Yahudi Israel yang dipimpin Yashar pimpinan Eisenkot dan partai-partai yang mewakili warga Palestina berkewarganegaraan Israel.

Partai-partai Yahudi Israel diperkirakan sulit meraih mayoritas bila berdiri sendiri, sementara sebagian besar menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai Palestina. Di sisi lain, sejumlah politisi Palestina mengisyaratkan kesediaan mendukung pemerintahan minoritas yang dibentuk partai-partai Yahudi Israel demi menggulingkan koalisi sayap kanan ekstrem Netanyahu.

Dengan konstelasi tersebut, hasil akhir tidak hanya ditentukan perolehan suara, tetapi juga kemampuan membangun kesepakatan politik pasca-pemungutan suara.

Knesset memiliki 120 kursi dan dipilih dengan sistem perwakilan proporsional. Tidak ada satu partai pun yang pernah meraih 61 kursi, sehingga Israel selalu dipimpin pemerintahan koalisi. Setelah hasil pemilu diketahui, presiden akan mengundang partai dengan kursi terbesar untuk mencoba membentuk koalisi.

Exit poll dijadwalkan pukul 22.00 waktu Israel atau 20.00 GMT, sementara indikasi awal penghitungan suara biasanya terlihat pada dini hari. Hasil lengkap bisa memerlukan waktu lebih lama, terutama jika persaingan ditentukan oleh dua partai kecil yang berada di sekitar ambang batas 3,25 persen suara nasional.

Jika lolos ambang batas, masing-masing partai kecil itu diperkirakan memperoleh empat kursi, angka yang dapat memengaruhi signifikan arah koalisi. Amcha Yisrael, partai sayap kanan ekstrem yang dipimpin mantan jenderal Ofer Winter, berjanji mendukung Netanyahu sebagai perdana menteri jika masuk Knesset.

Adapun The Reservists, partai Zionis sayap kanan yang berfokus pada wajib militer universal, menempatkan diri di antara dua blok utama. Partai ini menolak bergabung dengan pemerintahan mana pun yang didukung kelompok ultra-Ortodoks—sekutu utama Netanyahu—maupun partai-partai Palestina yang dukungannya mungkin dibutuhkan Eisenkot.

Apabila persaingan berlangsung ketat hingga penghitungan suara terakhir, proses penghitungan dapat memakan waktu lebih dari satu hari.

Siapa Saja yang Memiliki Hak Pilih

Walau pemilihan berskala nasional digelar, tidak semua penduduk di wilayah yang berada di bawah kendali Israel memiliki hak suara.

Di dalam perbatasan sebelum 1967 (Garis Hijau), terdapat lebih dari 7 juta warga Yahudi Israel dan 1,7 juta warga Palestina berkewarganegaraan Israel, keduanya memiliki hak pilih penuh.

Di Tepi Barat yang diduduki, lebih dari 500.000 pemukim Israel memiliki hak untuk memilih. Mereka tinggal di antara sekitar 3,1 juta warga Palestina yang berada di bawah pemerintahan militer dan tidak memiliki hak pilih.

Gambaran serupa terlihat di Yerusalem Timur yang diduduki: lebih dari 230.000 warga Israel yang memiliki hak pilih tinggal bersama sekitar 350.000 warga Palestina yang tidak dapat memberikan suara.

Sekitar 2 juta warga Palestina di Gaza juga tidak memiliki hak pilih, meskipun wilayah tersebut berada di bawah pendudukan militer Israel menurut Mahkamah Internasional.

Kondisi ini menjadi salah satu aspek kunci dalam menilai demokrasi Israel: pemilu menentukan pemerintahan dan kebijakan negara, sementara jutaan warga Palestina yang hidup di wilayah di bawah kendali Israel tidak berpartisipasi dalam penentuan hasil melalui pemungutan suara.