Pemilu Israel Memanas, Akankah Netanyahu Kehilangan Kekuasaan?

Israel akan menggelar pemilu nasional pada 27 Oktober untuk memilih anggota Knesset ke-26. Benjamin Netanyahu kembali maju mempertahankan kursi perdana menteri di tengah persidangan kasus korupsi yang masih berjalan dan telah ia bantah. Koalisi sayap kanan pimpinan Likud bersaing ketat dengan kelompok oposisi yang dipimpin sejumlah partai Yahudi, sementara jajak pendapat menunjukkan belum ada kubu yang mampu mengamankan mayoritas dari 120 kursi.

Menurut Komisi Pemilihan Umum Pusat Israel, dikutip dari Al Jazeera, sekitar 7,3 juta warga berusia 18 tahun ke atas terdaftar sebagai pemilih. Sebagian besar TPS akan beroperasi pukul 07.00–22.00 waktu setempat, dan pemilih yang sudah mengantre sebelum penutupan tetap dapat mencoblos. Hari pemungutan suara ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,25 persen suara nasional. Anggota Knesset terpilih bertugas empat tahun, sedangkan jabatan perdana menteri tidak memiliki batas masa jabatan.

Pemilih di Israel memilih partai politik, bukan calon anggota parlemen secara langsung. Untuk membentuk pemerintahan, sebuah partai atau koalisi harus menguasai minimal 61 kursi. Sepanjang sejarah Israel, tidak ada satu partai pun yang mampu meraih mayoritas itu sendirian. Pihak yang mendapat mandat diberi waktu 28 hari untuk menyusun koalisi dan bisa diperpanjang 14 hari; jika gagal, pemilu diulang.

Kursi di Knesset dibagikan secara proporsional sesuai perolehan suara nasional—misalnya, partai dengan 30 persen suara akan menerima sekitar 30 persen kursi. Suara partai yang tidak melewati ambang 3,25 persen tidak dihitung dalam alokasi kursi, sehingga partai-partai kecil kerap bergabung menjelang hari pemungutan suara.

Hak Pilih di Israel: Siapa yang Termasuk?

Sekitar 7,3 juta warga negara Israel memiliki hak suara pada pemilu ini. Namun, tidak semua penduduk dewasa yang hidup di bawah kendali pemerintah Israel memiliki hak untuk menentukan siapa yang berkuasa.

Diperkirakan tiga juta warga Palestina dewasa di Jalur Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur yang diduduki tidak memiliki hak memilih dalam pemilu Israel, meskipun Israel mengendalikan perbatasan, kebebasan bergerak, dan status hukum mereka.

Baik warga negara Israel keturunan Yahudi maupun warga Palestina yang berstatus warga negara Israel berhak mencoblos. Jumlah warga Palestina berkewarganegaraan Israel sekitar 1,2 juta orang.

Hak suara juga berlaku bagi para pemukim Israel yang sudah dewasa. Mereka merupakan bagian dari lebih dari 750.000 warga Israel yang tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, dan memilih anggota parlemen yang membentuk undang-undang terkait wilayah tersebut.

Berbeda dengan itu, banyak warga Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki hanya berstatus penduduk tetap di Israel, bukan warga negara. Mereka dapat memilih anggota Dewan Kota Yerusalem, tetapi tidak berhak ikut memilih dalam pemilu Knesset.

Ketimpangan ini terlihat nyata di Tepi Barat: seorang pemukim Israel dapat menggunakan hak pilihnya, sementara keluarga Palestina di lingkungan yang sama tidak memiliki hak serupa di bawah kendali militer Israel.

Mayoritas warga negara Israel yang tinggal di luar negeri juga tidak dapat memilih karena tidak ada mekanisme pemungutan suara umum dari luar negeri; pemilih harus berada di Israel pada hari pencoblosan. Pengecualian diberikan kepada diplomat dan utusan resmi negara yang dapat memberikan suara di kantor perwakilan Israel pada 20 Oktober.

Isu Kunci yang Mewarnai Pemilu 27 Oktober

Pemilu berlangsung di tengah persoalan domestik dan ketegangan regional. Sejumlah isu menonjol menjadi perhatian pemilih.

Tiga tahun setelah serangan 7 Oktober 2023 yang dipimpin Hamas—menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan sekitar 250 orang disandera—pemerintah Israel belum membentuk komisi penyelidikan resmi negara. Dalam laporannya, Al Jazeera menyebut Israel kemudian melancarkan perang genosida terhadap warga Palestina. Sedikitnya 74.000 orang tewas, dan sebagian besar wilayah Jalur Gaza yang terkepung mengalami kehancuran.

Kebijakan pembebasan wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks juga terus menjadi perdebatan. Pendukungnya menilai pembebasan itu perlu agar mereka dapat fokus mempelajari Taurat, sementara penentang menganggapnya tidak adil karena membebankan dinas militer lebih besar kepada kelompok lain.

Rencana reformasi peradilan yang digagas Netanyahu untuk membatasi kewenangan Mahkamah Agung Israel tetap memecah belah politik. Sebelum perang di Gaza, kebijakan ini memicu demonstrasi besar. Para pengkritik menilai rencana tersebut mengancam demokrasi, sedangkan pendukungnya beranggapan Mahkamah Agung kerap melampaui kewenangannya.

Dari sisi keamanan, masyarakat menginginkan stabilitas yang lebih baik namun masih menolak kompromi terkait Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Lebanon. Netanyahu sebelumnya menjanjikan "kemenangan total" dalam perang, tetapi Hamas dan Hizbullah masih beroperasi.

Biaya hidup menjadi isu lain yang menekan pemilih. Harga kebutuhan pokok tinggi sementara upah tidak banyak meningkat. Sejak 2023, anggaran pertahanan Israel meningkat dua kali lipat, menambah beban keuangan negara.

Peta Kursi Koalisi dan Oposisi di Knesset

Saat parlemen dibubarkan pada Juli, koalisi pemerintahan Netanyahu menguasai 60 dari 120 kursi Knesset.

Dari jumlah tersebut, Likud memegang 32 kursi, Shas 11 kursi, Religious Zionism tujuh kursi, Otzma Yehudit enam kursi, dan New Hope empat kursi.

Shas sebenarnya keluar dari pemerintahan pada Juli 2025, tetapi tetap menjadi bagian dari koalisi pendukung Netanyahu. Adapun New Hope akan bergabung dengan Likud untuk menghadapi pemilu kali ini.

Di sisi lain, kubu oposisi menempati 59 kursi yang tersebar di beberapa partai.

Yesh Atid memiliki 24 kursi, Blue and White delapan kursi, United Torah Judaism tujuh kursi, dan Yisrael Beiteinu enam kursi.

Hadash-Ta'al dan Ra'am masing-masing menguasai lima kursi, sementara Partai Buruh memiliki empat kursi. Satu kursi lainnya dipegang oleh Noam, yang tidak berafiliasi dengan koalisi pemerintah maupun oposisi.

Tokoh Sentral dan Partai yang Bertarung

Netanyahu kembali mencalonkan diri sebagai perdana menteri meski masih menjalani persidangan kasus korupsi, dan ia membantah seluruh tuduhan tersebut. Koalisi sayap kanan pendukungnya berhadapan dengan blok oposisi yang terdiri atas empat kekuatan politik utama pimpinan tokoh-tokoh Yahudi.

Para pemimpin oposisi telah menyepakati tidak saling menyerang selama masa kampanye serta berkomitmen bekerja sama membentuk pemerintahan pascapemilu.

Mantan Kepala Staf Militer Israel, Gadi Eisenkot, dipandang sebagai figur oposisi paling berpeluang menjadi calon perdana menteri. Partai baru yang dipimpinnya, Yashar, dalam berbagai survei mencatat dukungan hampir seimbang dengan Likud.

Blok oposisi juga mencakup Together yang dipimpin dua mantan perdana menteri, Naftali Bennett dan Yair Lapid, Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Liberman, serta Partai Demokrat yang dipimpin Yair Golan.

Tokoh dan partai lain yang berpengaruh antara lain dua menteri sayap kanan, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks, serta Ra'am dan Joint List yang mayoritas mewakili komunitas Arab.

Bulan lalu, Komisi Pemilihan Umum Pusat Israel melarang Ra'am dan Joint List mengikuti pemilu. Namun pada 2 Oktober, Mahkamah Agung Israel secara bulat membatalkan larangan tersebut, dengan alasan bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat hukum untuk melarang keduanya.

Sementara itu, Sami Abu Shehadeh—warga Palestina berkewarganegaraan Israel yang memimpin Partai Balad, salah satu unsur Joint List—mengundurkan diri dari pencalonan setelah Mahkamah Agung memberi isyarat bahwa mayoritas hakim kemungkinan akan tetap mendukung keputusan yang melarang dirinya maju.

Partai-partai yang mewakili komunitas Arab berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan. Namun, sebagian besar pimpinan blok oposisi yang didominasi partai-partai Yahudi telah menolak kemungkinan bekerja sama dengan mereka.

Enam Kali Pemilu Sejak 2019 dan Rekor Perdana Menteri

Pemungutan suara pada 27 Oktober akan menjadi pemilu nasional keenam sejak 2019. Uniknya, ini juga menjadi pemilu pertama dalam 38 tahun yang digelar setelah Knesset menuntaskan masa jabatan empat tahunnya secara penuh.

Rangkaian ketidakstabilan politik bermula pada April 2019 ketika Likud pimpinan Netanyahu dan Blue and White pimpinan Benny Gantz sama-sama meraih 35 kursi.

Pemilu diulang pada September 2019, tetapi keseimbangan kekuatan tidak banyak berubah: Blue and White mendapat 33 kursi, sementara Likud 32 kursi, dan koalisi mayoritas tak terbentuk.

Pada pemilu Maret 2020, Likud memperoleh 36 kursi dan Blue and White 33 kursi, membuka jalan bagi pemerintahan persatuan Netanyahu–Gantz yang kemudian runtuh sebelum berusia satu tahun.

Pemilu berikutnya pada Maret 2021 menghasilkan 30 kursi untuk Likud dan 17 kursi untuk Yesh Atid. Koalisi delapan partai pimpinan Naftali Bennett dan Yair Lapid—termasuk Ra'am—membentuk pemerintahan dan mengakhiri 12 tahun kekuasaan Netanyahu, tetapi hanya bertahan sekitar satu tahun.

Pada November 2022, Netanyahu kembali berkuasa. Likud meraih 32 kursi dan Yesh Atid 24 kursi, membentuk pemerintahan yang kerap disebut paling berhaluan kanan dalam sejarah Israel.

Menjelang pemilu 27 Oktober, survei menunjukkan persaingan tetap ketat dan belum ada indikasi jelas bahwa salah satu kubu akan mencapai ambang 61 kursi.

Sejak 1948, Israel telah dipimpin 14 perdana menteri. Benjamin Netanyahu menjadi yang terlama menjabat, total sekitar 19 tahun dalam tiga periode: 1996–1999, 2009–2021, dan sejak 2022 hingga kini. David Ben-Gurion menyusul di belakangnya, memimpin pada 1948–1954 dan 1955–1963. Terlepas dari hasil pemilu 27 Oktober, Netanyahu akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru dilantik.