Partai Politik

Ketiga, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik. Keempat, tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU partai politik.

Ketua DPD Hanura NTB Ahmad Dahlan dengan tegas membantah isu **kader pindah massal** dari Hanura Kota Bima ke PSI, menyebut klaim tersebut tidak benar dan meluruskan status mantan kader yang menyebarkan isu.

Kaesang juga berharap ke depan Bustami Zainudin bisa maju sebagai Calon Anggota DPR RI dari PSI.

Gubernur DKI Pramono Anung menegaskan kebijakan naming rights ditujukan semata-mata untuk mendanai proyek pembangunan, tanpa ada unsur politik di dalamnya.

Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.

Bawaslu Gorontalo Utara manfaatkan momentum Ramadhan 2026 untuk penguatan literasi demokrasi, melibatkan organisasi kepemudaan dalam menjaga integritas pemilu.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mengkaji usulan kenaikan dana bantuan parpol. Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan operasional partai, namun tetap menjaga stabilitas fiskal daerah.

Surya Paloh menyatakan bahwa dalam politik, berpindah partai merupakan hal yang biasa terjadi.

Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, membeberkan pertimbangan utama di balik keputusan partai menerima Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir sebagai kader baru, menyoroti kesamaan semangat perjuangan dalam membangun bangsa.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan vitalnya peran partai politik dan kadernya dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, terutama pasca-kontestasi politik.

Usulan kepala daerah dipilih DPRD kembali berhembus. Saat ini hanya PDI Perjuangan yang tegas menolak usulan tersebut.

Ketua Umum Bahlil Lahadalia secara tegas melarang kader menjadikan Partai Golkar sebagai alat untuk kepentingan bisnis pribadi, menegaskan komitmen partai untuk rakyat.

Pakar Unpad menyoroti pentingnya perbaikan **Kaderisasi Partai Politik** untuk mencegah kasus korupsi kepala daerah. Sistem rekrutmen yang tepat dinilai krusial.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan keterbukaan bagi semua partai politik dalam upaya Kolaborasi Pembangunan Kalsel demi kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyerukan penguatan partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto pada Kongres III Projo. Ia juga mengisyaratkan akan berpartai, menegaskan Projo Dukung Prabowo penuh.

Badan Kesbangpol Rejang Lebong telah mencairkan Rp1,8 miliar Bantuan Partai Politik untuk sembilan parpol. Penyaluran ini sempat tertunda karena audit BPK, namun kini tuntas. Siapa saja penerimanya?

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menekankan pentingnya partai politik melahirkan Negarawan Parpol, bukan sekadar politisi, demi Indonesia Emas 2045. Mampukah parpol mewujudkannya?

PSI Jakarta mendesak pengesahan RUU Pemilu untuk mengatasi masalah biaya politik yang mahal dan kelelahan kelembagaan. Bisakah RUU ini membawa perubahan signifikan bagi demokrasi Indonesia?

KPU Bali menerima banyak laporan mengenai pencatutan nama warga sebagai anggota partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), menimbulkan kesulitan bagi mereka yang mencari pekerjaan dan belum tercatat di partai.

Sekretaris Jenderal PKB, Hasanuddin Wahid, menginstruksikan seluruh anggota legislatifnya untuk rutin menggelar Pasar Murah PKB, sebuah langkah konkret meringankan beban rakyat di tengah harga kebutuhan pokok yang belum stabil.