Cak Imin: MBG Program Pemberdayaan Paling Berdampak, Serap 1,3 Juta Tenaga Kerja

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu terobosan yang paling berdampak pada ekonomi kerakyatan. Ia mengklaim program ini mampu menyerap 1,3 juta tenaga kerja dalam waktu singkat.

Menurut Cak Imin, ekosistem yang dibangun lewat MBG mendorong belanja negara lebih berorientasi pada penyerapan kerja dan penciptaan nilai tambah di tingkat akar rumput. Pendekatan tersebut disebut mempercepat lahirnya pelaku usaha di sekitar rantai pasok program gizi.

"BGN ini mengubah cara kerja APBN agar mempercepat penyerapan tenaga kerja, alhamdulillah 1,3 juta warga miskin langsung bekerja di BGN. Ini terserap dalam waktu yang sangat cepat," ujar Cak Imin usai menghadiri Penganugerahan Mandaya Awards dan Innovilleague 2026 di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Laporan kinerja dua tahun Kemenko PM mencatat ekosistem Badan Gizi Nasional (BGN) melalui MBG melibatkan 148,5 ribu pemasok dalam rantai pasok.

Dari jumlah tersebut, 63,1 ribu pemasok merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau sekitar 42,5% dari total pemasok.

Cak Imin menilai pelibatan usaha dan penyerapan kerja yang berlangsung cepat menunjukkan efektivitas belanja negara yang produktif. Ia menyebut puluhan hingga ratusan ribu pelaku usaha baru masuk ke rantai pasok pemenuhan gizi.

"Ini artinya investasi, pengusaha baru, dan ekosistem ekonomi terbangun dalam waktu yang sangat cepat. Itu yang disebut kerja APBN," tegasnya.

Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan, dia membagi program pemberdayaan ke tiga kategori: berbasis APBN, inisiatif masyarakat, dan kolaborasi berbagai pihak.

"Jadi ada tiga kan, satu yang berbasis APBN, yang kedua inisiatif masyarakat, yang ketiga kolaborasi berbagai pihak," jelas Cak Imin.

Untuk kategori berbasis APBN, ia menilai BGN mencatat capaian terbaik karena dinilai mampu membangun ekosistem ekonomi dalam waktu singkat.

"Yang APBN, yang terbaik adalah BGN. Membangun ekosistem ekonomi dalam waktu yang sangat cepat. 148 ribu pengusaha baru lahir. 1,3 juta orang miskin menjadi pekerja. Cara kerja APBN yang jempol itu seperti itu," tambahnya.

Tantangan Program Pemberdayaan

Di sisi lain, Muhaimin mengakui masih ada kekurangan mendasar, terutama terkait alokasi anggaran di tingkat pemerintah pusat.

Ia meminta Kementerian Keuangan serta kementerian/lembaga pengelola APBN memprioritaskan pendanaan untuk agenda pemberdayaan masyarakat.

"Lemahnya yang pertama yang per APBN, saya minta kepada Menteri Keuangan, saya minta kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan. Karena anggaran pemberdayaan itu biasanya anak tiri. Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak utama, arus utama APBN kita harus pemberdayaan," ungkap Cak Imin.

Selain program berbasis APBN, ia menyoroti peran inisiatif masyarakat. Contohnya pesantren yang mandiri menampung dan mendidik anak-anak dari keluarga miskin, serta inisiatif sektor swasta seperti SMK di kawasan industri MM2100, Bekasi, yang menyiapkan lulusan agar siap terserap industri.

Pada kategori kolaborasi, pemerintah menggandeng lembaga amil zakat, organisasi filantropi, serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN untuk mengakselerasi program pemberdayaan secara terpadu.

Kemenko PM menyatakan akan terus mendorong berbagai bentuk pemberdayaan tersebut sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan berkelanjutan.