BI Alihkan Insentif KLM ke Sektor Buka Lapangan Kerja, Ternyata Ini Tujuannya

Bank Indonesia (BI) terus mendorong penyaluran kredit perbankan agar tidak hanya terpusat pada korporasi besar, melainkan makin menyasar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor yang membuka banyak lapangan kerja.

Langkah tersebut diwujudkan lewat penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Insentif pelonggaran likuiditas yang diberikan BI kini diarahkan agar langsung menyentuh sektor-sektor produktif di masyarakat bawah.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI), Mal Isnaini Sri Meyyanti, mengungkapkan bahwa pemanfaatan insentif likuiditas perbankan pada sektor-sektor prioritas sebelumnya, seperti hilirisasi, industri manufaktur, dan pertanian, sudah hampir maksimal. Oleh karena itu, BI mulai mengevaluasi dan menyiapkan alokasi insentif baru ke sektor yang lebih padat karya.

"Kita akan evaluasi sektor-sektor mana yang selama ini didukung dengan KLM yang sudah menunjukkan kinerja yang baik. Untuk sektor pertanian, industri, dan hilirisasi itu sudah hampir penuh pemanfaatannya. Ini nanti kita evaluasi dan masukkan sektor-sektor baru yang lebih mendukung kepada penciptaan lapangan kerja," terang Yanti dalam taklimat media Bank Indonesia, Jakarta (23/10/2026).

Dana Longgar Wajib Masuk Kredit

Pelonggaran likuiditas yang diberikan BI ke perbankan dipastikan memiliki aturan-aturan yang jelas. Bank dilarang membiarkan dana segar mengendap tanpa disalurkan menjadi pembiayaan riil ke masyarakat. BI menetapkan aturan bahwa insentif likuiditas hanya diberikan penuh jika rasio intermediasi atau penyaluran pembiayaan perbankan tetap tinggi.

"Kita akan berikan insentif 2 persen itu apabila banknya bisa memenuhi Rasio Intermediasi Makroprudensial di atas 80 persen. Artinya, uang atau likuiditas yang sudah longgar itu enggak akan pergi ke mana-mana, tetap harus pergi ke kredit," tegas Yanti.

Gelar Program PINISI dan 'Business Matching'

Agar penyaluran modal ke UMKM dan sektor produktif di lapangan tidak terganjal masalah teknis, BI mengandalkan program PINISI (Percepatan Intermediasi). Melalui skema ini, BI bersama kementerian/lembaga terkait aktif mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan bank (business matching).

"Kita berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan atau debottlenecking lewat business matching. Kita tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang sifatnya lebih inklusif untuk mengakomodir segmen UMKM dan masyarakat yang berpenghasilan ke bawah," tambah Yanti.