Bantuan Pupuk Petani Tembakau Pamekasan: Upaya Ringankan Beban Produksi

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan pupuk non-subsidi kepada petani tembakau, sebuah langkah strategis untuk meringankan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani di Pamekasan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, mengambil langkah konkret untuk mendukung sektor pertanian tembakau lokal. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan, bantuan pupuk non-subsidi disalurkan kepada para petani tembakau. Inisiatif ini bertujuan utama untuk meringankan beban biaya produksi yang kerap menjadi tantangan bagi petani pada musim tanam kali ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKPP Kabupaten Pamekasan, Almara Sugandi, pada Minggu (17/5) di Pamekasan, menjelaskan bahwa bantuan ini ditujukan untuk 100 kelompok tani. Kelompok-kelompok tani penerima tersebar di 13 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan, menunjukkan cakupan yang cukup luas dalam upaya distribusi bantuan.

Total pupuk non-subsidi yang disalurkan mencapai 50 ton, dengan nilai anggaran keseluruhan sebesar Rp1,5 miliar. Sugandi juga menegaskan bahwa sumber dana untuk bantuan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Pemkab Pamekasan pada tahun anggaran 2026. Penyaluran bantuan ini telah dimulai dan dilakukan melalui masing-masing kelompok penerima, memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak.

Strategi Pemkab Pamekasan Atasi Beban Produksi Petani

Bantuan pupuk non-subsidi ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Pamekasan untuk menjaga keberlanjutan dan produktivitas pertanian tembakau. Dengan meringankan biaya pembelian pupuk, diharapkan petani dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain yang menunjang kualitas dan kuantitas hasil panen. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan petani tembakau yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi lokal.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sendiri adalah bagian dari anggaran Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau, yang salah satu peruntukannya adalah untuk program peningkatan kualitas bahan baku dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan DBHCHT untuk bantuan pupuk ini selaras dengan tujuan tersebut, yakni membantu petani meningkatkan kualitas produksi tembakau mereka.

Penyaluran pupuk non-subsidi senilai Rp1,5 miliar ini diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap operasional pertanian. Meskipun tidak mencakup seluruh kelompok tani, bantuan ini menjadi sinyal positif dari pemerintah daerah kepada para petani, menunjukkan perhatian terhadap tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola lahan tembakau.

Tantangan dan Harapan Petani Tembakau di Pamekasan

Meskipun bantuan telah disalurkan, Plt Kepala DKPP Pamekasan, Almara Sugandi, mengakui bahwa tidak semua kelompok tani tembakau dapat dijangkau pada tahun ini. Di Pamekasan, jumlah kelompok tani yang terdata mencapai 1.026 kelompok, tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan. Ini berarti masih ada sekitar 926 kelompok tani yang belum mendapatkan bantuan pupuk non-subsidi pada musim tanam 2026.

Situasi ini menyoroti skala tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan merata kepada seluruh petani tembakau. Namun, Sugandi menyampaikan harapan dan komitmen Pemkab Pamekasan untuk terus berupaya. “Bagi yang belum menerima tahun ini, kami upayakan di musim tanam tembakau tahun depan, bisa mendapatkan bantuan,” katanya.

Pernyataan ini memberikan harapan bagi kelompok tani yang belum terjangkau, menunjukkan adanya rencana keberlanjutan program di masa mendatang. Keberadaan program seperti ini sangat penting mengingat sektor tembakau memiliki peran vital dalam perekonomian Pamekasan, yang melibatkan ribuan petani dan pekerja di industri terkait.

Dampak Bantuan Pupuk Non-Subsidi bagi Kesejahteraan Petani

Bantuan pupuk non-subsidi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berlipat ganda bagi petani tembakau. Selain mengurangi pengeluaran langsung untuk pupuk, ketersediaan pupuk yang memadai juga berpotensi meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Peningkatan produksi dan kualitas tembakau pada gilirannya dapat berdampak pada peningkatan pendapatan petani, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Program ini juga menjadi contoh bagaimana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung sektor-sektor strategis di daerah penghasil. Dengan fokus pada peningkatan kualitas bahan baku, Pemkab Pamekasan tidak hanya membantu petani secara langsung tetapi juga memperkuat posisi tembakau Pamekasan di pasar.

Keberlanjutan program bantuan pupuk ini, serta upaya perluasan cakupan kepada lebih banyak kelompok tani, akan menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Pamekasan. Ini adalah langkah penting dalam membangun ketahanan pangan dan pertanian daerah, serta memastikan masa depan yang lebih baik bagi para petani tembakau.

Sumber: AntaraNews