DBHCHT

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan Biaya Pokok Produksi (BPP) Tembakau 2026 untuk melindungi petani, memastikan harga jual di atas biaya produksi, dan memperkuat ekosistem industri tembakau lokal.

Pemerintah Kabupaten Kudus optimistis penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Buruh Rokok Kudus senilai Rp29,3 miliar tuntas pada Juli 2026. Puluhan ribu pekerja akan menerima bantuan ini untuk meringankan beban ekonomi mereka.

Pemerintah Kabupaten Bandung akan mengintensifkan Operasi Rokok Ilegal Bandung pada tahun 2026 dengan 12 agenda penindakan dan sosialisasi untuk menekan peredaran serta kerugian negara.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan fokus pada perluasan layanan kesehatan dan BLT buruh tembakau melalui Pemanfaatan DBHCHT 2026, meskipun dana yang diterima mengalami penurunan signifikan.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan pupuk non-subsidi kepada petani tembakau, sebuah langkah strategis untuk meringankan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani di Pamekasan.

Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperinkop UKM) Mataram terus menggalakkan program Pelatihan Kerja Mataram bagi pengangguran. Inisiatif ini bertujuan mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di Kota Mataram dan memberdayakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan dana untuk bantuan Jamsostek pekerja rentan, memastikan perlindungan sosial bagi ribuan petani, nelayan, dan pedagang di wilayahnya.

Bea Cukai Kudus mencermati tren modus baru peredaran rokok ilegal yang semakin canggih, mulai dari produksi terselubung hingga distribusi lintas wilayah, berhasil gagalkan kerugian negara miliaran rupiah.

Bea Cukai Semarang berhasil memusnahkan jutaan batang rokok ilegal serta ribuan liter minuman beralkohol, menyelamatkan potensi kerugian negara dan menjaga iklim usaha yang sehat.

Pemerintah Kota Kediri melakukan pemusnahan ribuan batang rokok hasil pelatihan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang didanai DBHCHT untuk mencegah peredaran ilegal dan memastikan kepatuhan hukum terkait cukai.

Pemerintah Kota Pekalongan serius dalam upaya Pemberantasan Rokok Ilegal, melibatkan partisipasi aktif warga untuk menekan peredaran dan mengamankan potensi kerugian negara yang signifikan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Temanggung tetap melanjutkan program pelatihan keterampilan meskipun anggaran DBHCHT berkurang, dengan tambahan dana dari APBN untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kompetensi warga.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Madiun menyerahkan bantuan Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) berupa ternak kambing kepada kelompok tani, wujudkan pertanian ramah lingkungan dan tingkatkan kesejahteraan.

Satpol PP Jepara kembali menggelar operasi rokok ilegal di Pulau Karimunjawa, melibatkan TNI dan Polri. Langkah ini bertujuan memutus peredaran rokok tanpa cukai demi kesehatan dan ekonomi.

Anggaran Bansos Blora untuk tahun 2026 diproyeksikan turun signifikan hingga Rp1 miliar. Penurunan ini akan berdampak pada alokasi BPJS Kesehatan dan BLT buruh tembakau, memicu kekhawatiran masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Situbondo adakan pelatihan melinting rokok bagi warga, tingkatkan keterampilan dan perkuat industri lokal. Simak bagaimana inisiatif ini dorong ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan lebih dari Rp39 miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025 untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan warga miskin. Langkah ini memastikan perlindungan kesehatan melalui pemanfaatan DBHCHT BPJS Keseh

Pemerintah Kabupaten Situbondo memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk menggelar pelatihan kerajinan kayu dan tata rias, bertujuan meningkatkan kompetensi warga dan menekan angka pengangguran. Pelatihan DBHCHT Situbondo ini dihara

DPRD Sumenep mendesak Pemkab mempercepat pengurusan izin operasional APHT. Fasilitas Rp21,1 miliar ini krusial untuk IKM rokok lokal dan penyerapan tenaga kerja. Kapan bisa beroperasi?

DPRD Jatim menyoroti ketidakadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Provinsi penyumbang terbesar ini hanya menerima sebagian kecil, mendorong tuntutan keadilan fiskal. Mengapa ini terjadi?