Belanja Pemerintah Triwulan I Dorong Jumlah Uang Beredar, Ekonom Ingatkan Hati-hati

Peningkatan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 disebut ekonom Josua Pardede turut mendorong jumlah uang beredar, namun efeknya perlu dicermati agar pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menyatakan bahwa percepatan belanja pemerintah yang dilakukan selama triwulan I tahun ini memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah uang beredar pada Maret 2026. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara aktivitas fiskal yang cepat dengan penambahan likuiditas dalam perekonomian. Peningkatan likuiditas ini berpotensi memperkuat transaksi, konsumsi, serta kegiatan usaha di Indonesia.

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian, atau uang beredar dalam arti luas (M2), mengalami pertumbuhan sebesar 9,7 persen secara tahunan (yoy) pada Maret 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2026 yang tercatat sebesar 8,7 persen yoy. Salah satu faktor pendorong utama adalah tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang tumbuh 39,2 persen yoy, meningkat dari 25,6 persen yoy pada Februari 2026.

Meskipun demikian, Josua Pardede mengingatkan bahwa efek peningkatan likuiditas ini perlu dimaknai secara hati-hati. Peningkatan uang beredar tidak serta merta mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas jika tidak diiringi oleh peningkatan produksi, investasi swasta, dan penguatan produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memastikan belanja yang dilakukan memiliki dampak jangka panjang.

Dampak Belanja Pemerintah terhadap Likuiditas Ekonomi

Aktivitas fiskal pemerintah yang dipercepat pada awal tahun terbukti efektif dalam menambah likuiditas di pasar. Josua Pardede mengemukakan bahwa percepatan ini berkontribusi langsung pada peningkatan jumlah uang beredar, yang pada gilirannya dapat mendorong aktivitas ekonomi. Peningkatan ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk transaksi dan konsumsi masyarakat.

Data dari Bank Indonesia memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan pertumbuhan M2 yang solid. Kenaikan tagihan bersih kepada pemerintah pusat menjadi indikator kuat bahwa belanja pemerintah berperan vital dalam sirkulasi uang. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi sektor usaha untuk berkembang.

Peningkatan likuiditas yang dihasilkan dari belanja pemerintah dapat menjadi stimulus awal bagi perekonomian. Namun, keberlanjutan dampak positif ini sangat bergantung pada bagaimana likuiditas tersebut disalurkan. Penting untuk memastikan bahwa dana yang beredar dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, bukan hanya sesaat.

Kewaspadaan terhadap Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Josua Pardede menekankan pentingnya tidak hanya melihat angka pertumbuhan uang beredar, tetapi juga kualitasnya. Ia berpendapat bahwa peningkatan likuiditas harus diikuti oleh fundamental ekonomi yang kuat, seperti peningkatan produksi dan investasi swasta. Tanpa hal tersebut, dampak positifnya mungkin tidak akan bertahan lama.

Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah yang bersifat konsumtif, seperti pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) saat Ramadan dan Idul Fitri, cenderung memberikan dorongan ekonomi sesaat. Josua menjelaskan bahwa dampak dari belanja musiman seperti ini bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai. Ini menunjukkan perlunya fokus pada belanja yang produktif.

Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan belanja yang tidak hanya meningkatkan likuiditas, tetapi juga mendorong investasi jangka panjang dan produktivitas. Strategi ini akan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkualitas. Hal ini penting untuk menghindari efek 'panas sesaat' dari peningkatan uang beredar.

Realisasi Belanja Negara dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 31,4 persen yoy.

Rincian belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat sebesar Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp204,8 triliun. Data ini menggarisbawahi besarnya kontribusi pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian di awal tahun. Porsi belanja pusat yang lebih besar menunjukkan fokus pada program-program nasional.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode yang sama. Data ini semakin memperkuat argumen bahwa belanja pemerintah menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026.

Sumber: AntaraNews