Menkeu Purbaya Gelontorkan Rp 200 Triliun, Jumlah Uang Beredar Meningkat

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan peningkatan jumlah uang beredar disebabkan oleh penyaluran dana saldo anggaran lebih (SAL) dari pemerintah.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar disebabkan oleh penyaluran dana saldo anggaran lebih (SAL) dari pemerintah serta kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Menurut informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengalokasikan dana SAL sebesar Rp 200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia dan didistribusikan kepada lima bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.

Untuk kebijakan KLM, total insentif yang telah diberikan hingga minggu pertama Oktober 2025 mencapai Rp 393 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 173,6 triliun telah disalurkan kepada bank Himbara, Rp 174,4 triliun untuk bank umum swasta nasional (BUSN), Rp 39,1 triliun kepada bank pembangunan daerah (BPD), dan Rp 5,7 triliun untuk kantor cabang bank asing.

"Kebijakan moneter yang longgar serta penempatan dana SAL pemerintah di sektor perbankan telah mendorong peningkatan jumlah uang yang beredar," ungkap Perry pada Rabu (22/10/2025).

Perry juga menjelaskan bahwa pertumbuhan uang primer yang disesuaikan, yaitu uang primer yang telah mempertimbangkan efek dari penurunan giro wajib minimum (GWM) akibat pemberian KLM, menunjukkan angka 18,58 persen secara tahunan (YoY) pada September 2025. "Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan uang primer M0 yang tidak memperhitungkan dampak KLM, yang hanya mencapai 13,16 persen year on year," tambahnya.

Dampak dari pelonggaran kebijakan moneter terasa signifikan

Di sisi lain, pelonggaran kebijakan moneter telah menyebabkan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) meningkat dari 5,46 persen (YoY) pada Januari 2025 menjadi 7,59 persen (YoY) di bulan Agustus 2025. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1), yang mengalami peningkatan dari 7,25 persen (YoY) pada Januari 2025 menjadi 10,51 persen (YoY) pada Agustus 2025.

Capaian tersebut sejalan dengan pertumbuhan uang kartal yang juga menunjukkan peningkatan, dari 10,30 persen pada Januari 2025 menjadi 13,41 persen pada Agustus 2025. "Ke depan, jumlah uang beredar diperkirakan akan meningkat sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal pemerintah dan juga ekspansi likuiditas kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia," tutur Perry.

Menkeu Purbaya diminta menyimpan Rp 200 triliun di Bank Himbara selama lebih dari enam bulan

Sebelumnya, Rosan Roeslani selaku Chief Executive Officer (CEO) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengungkapkan harapannya agar dana sebesar Rp 200 triliun yang dialokasikan untuk bank BUMN dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ia juga meminta agar suku bunga pinjaman dapat diturunkan lebih rendah agar lebih terjangkau bagi nasabah UMKM.

Rosan memberikan apresiasi atas pencairan dana Rp 200 triliun yang ditujukan kepada lima bank pelat merah dan berharap agar dana tersebut memiliki waktu penyimpanan yang lebih lama, mengingat kredit yang diberikan kepada nasabah biasanya memiliki jangka waktu yang panjang.

“Harapannya tentunya pinjamannya tidak hanya 6 bulan. Ini kan pinjamannya hanya 6 bulan diberikan, dan dalam DOC, deposit on call. Jadi kalau kita berikan pinjaman jangka panjang kan ada potential mismatch juga,” ungkap Rosan saat ditemui setelah Forbes Global CEO Conference di St Regis, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).

Jangka waktu tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 mengenai penempatan dana Rp 200 triliun, meskipun ada kemungkinan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut.

Selain itu, Rosan juga berharap agar suku bunga pinjaman dapat disesuaikan menjadi lebih rendah. “Jadi harapannya ini bisa panjang dan harapannya juga ratenya mungkin enggak 4% atau sekarang 3,8%,” ucapnya.

Ia menambahkan, “Karena misalnya kayak mandiri average dari perbankan kita kan kalau depositonya itu 2,44%. Jadi harapannya bisa lebih rendah dari itu. Sehingga kita bisa memberikan rate yang lebih rendah lagi kepada UMKM, kita terbukalah kepada Koperasi dan yang lain-lainnya. Jadi ekonomi kan bisa jadi lebih bergerak,” sambung Rosan Roeslani.

Berikan perhatian khusus saat menyalurkan

Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Kepala BKPM mengungkapkan bahwa penggunaan dana sebesar Rp 200 triliun untuk kredit nasabah dilakukan dengan sangat berhati-hati. Hal ini penting karena dana tersebut merupakan saldo anggaran lebih (SAL) milik pemerintah.

"Kita juga selalu hati-hatikan ya. Ini kan dana masyarakat, dana pemerintah, kita selalu hati-hati mengevaluasi," ujarnya. Ia menambahkan, "Dalam persiapan biasanya average untuk memberikan pinjaman. Itu kan dari perbankan juga punya kriteria masing-masing gitu ya. Ada sebulan, ada bisa-bisa lebih. Yang penting kan asas kehati-hatian kita junjung," jelas Rosan.