Menkeu Purbaya
-
Ekonomi •Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun, Tiap Tahun Bayar Rp1 TriliunMenkeu Purbaya menyebut utang proyek Whoosh telah direstrukturisasi hingga 80 tahun. Cicilan per tahun diperkirakan sekitar Rp 1 triliun. Begini penjelasannya.
-
Ekonomi •BPS Minta Anggaran untuk Perbaiki Desil, Purbaya: Dulu Janji, Harusnya CukupMenkeu Purbaya menyebut BPS belum mengajukan tambahan Rp1,4 triliun untuk data desil dan menilai dana sebelumnya cukup. Ia akan uji sampel data.
-
Ekonomi •Ini yang Dibanggakan Purbaya Selama Jadi Menteri KeuanganPurbaya menyebut ekonomi berbalik menuju 6% berkat desain kebijakan presiden. Ia mengklaim langkah yang minim biaya. Ini rinciannya dan data BPS.
-
Ekonomi •Purbaya Buka-bukaan soal Tantangan Kelas Menengah IndonesiaMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kondisi kelas menengah yang tertekan dan tidak mendapatkan alokasi bantuan pemerintah.
-
Ekonomi •Menkeu Purbaya Target Angka Kemiskinan Turun Hingga 6 Persen pada 2027Selain memangkas kemiskinan, pemerintah merancang sejumlah indikator kesejahteraan lainnya untuk tahun 2027.
-
Ekonomi •Purbaya Bongkar Skandal Pajak Perusahaan Baja: Terlibat Puluhan Tahun, Rp 5 Triliun MelayangLangkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi ekstensifikasi perpajakan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor korporasi.
-
Ekonomi •Menkeu Purbaya Siapkan Tarif Cukai Baru dan Ancam Sikat Pelaku BandelPemerintah ingin merangkul para pelaku usaha rokok ilegal agar masuk ke dalam ekosistem resmi dengan membayar cukai sesuai ketentuan.
-
Ekonomi •Menkeu Purbaya Sebut Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat, Ini IndikatornyaOptimisme tersebut disampaikan Purbaya di tengah panasnya situasi geopolitik dunia.
-
Ekonomi •Persiapkan Aturan Pembatasan Pertalite, Pemerintah Benahi Data DTSENPurbaya memproyeksikan data DTSEN akan jauh lebih presisi pada tahun depan.
-
Ekonomi •Biaya Kargo Udara Mahal, Menkeu Purbaya Minta Kemenhub Rombak AturanPurbaya menegaskan bahwa penataan tarif kargo udara sangat krusial bagi kelancaran distribusi barang antar-pulau di Indonesia.
-
Ekonomi •Menkeu Purbaya Siap Tambah Dana Atasi Karhutla: Asal Jangan di Mark-Up SajaSejauh ini, kata Purbaya, BNPB telah mengantongi anggaran senilai Rp5 triliun untuk penanganan bencana nasional.
-
Ekonomi •Alih Status Guru PPPK Mulai 2027, Indef Punya Catatan untuk AnggaranRencana alih status guru PPPK jadi penuh waktu mulai 2027 didukung anggaran pusat. Indef mengingatkan risiko beban berulang dan pentingnya verifikasi.
-
Ekonomi •Menkeu Purbaya Jelaskan soal Asal Dana Bantuan Gempa NTT Rp44 MiliarDana tersebut merupakan bagian dari anggaran tanggap darurat yang telah ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada awal Agustus 2026.
-
Ekonomi •Purbaya Siapkan Rp 31 Triliun, Nasib 541.000 PPPK Kini TerjawabPemerintah menyiapkan Rp 31 triliun untuk peralihan PPPK Paruh Waktu ke pegawai pusat. Menkeu Purbaya memaparkan tahap pelaksanaan dan target awalnya.
-
Ekonomi •Pembatasan Pertalite untuk Desil 10, Menkeu Purbaya: Bukan Diperketat, Supaya Tepat SasaranPembatasan itu dilakukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
-
Ekonomi •APBN Diklaim Aman untuk Pengangkatan PPPK Penuh Waktu 2027, Ini Penjelasan PurbayaMenkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ruang APBN cukup untuk pengangkatan PPPK penuh waktu 2027 dan peluang PPPK guru ikut CPNS. Defisit dijaga 2,4%.
-
Ekonomi •Penyelundupan 23 Kg Emas Terungkap, Purbaya Beberkan PenyebabnyaBea keluar untuk ekspor emas menjadikan para sindikat dan pelaku meningkatkan kegiatan penyelundupan.
-
Ekonomi •Di Sidang Debottlenecking, Purbaya Soroti Lonjakan Biaya Logistik dan Dana Mengalir ke Luar NegeriDalam sidang debottlenecking, Purbaya menyinggung biaya logistik Rp 4 triliun dan dominasi asing di bisnis storage. Ia minta BKPM mengkaji persaingan usaha.
-
Ekonomi •Purbaya Tanggapi Isu Reshuffle: Kita Fokus Jaga APBNIsu reshuffle kabinet mencuat. Menkeu Purbaya menegaskan fokus pemerintah pada pengamanan APBN hingga akhir 2026 dan pengendalian subsidi. Ini pernyataannya.
-
Ekonomi •Purbaya Tunda Penerapan Pajak Pedagang Online Lewat Marketplace, Ini AlasannyaPurbaya menjelaskan alasan menunda implementasi pemungutan pajak melalui marketplace tersebut, karena menantikan terlebih dahulu kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat mengalami perbaikan.