Persiapkan Aturan Pembatasan Pertalite, Pemerintah Benahi Data DTSEN

Pemerintah menegaskan bahwa persiapan sistem pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10 terus berjalan, beriringan dengan pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, proses penyempurnaan data DTSEN saat ini tengah berlangsung. Demi memastikan keakuratan data tersebut, Kementerian Keuangan telah mengucurkan alokasi anggaran fantastis mencapai hampir Rp7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pengumpulan data, termasuk sensus ekonomi.

"Data DTSEN sama Sensus Ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, dengan macam-macam. Jadi, mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran untuk memastikan DTSEN-nya bagus," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (26/8).

Purbaya memproyeksikan data DTSEN akan jauh lebih presisi pada tahun depan. Di sisi lain, eksekusi kebijakan pembatasan Pertalite bakal menyesuaikan dengan dinamika ekonomi nasional serta kondisi sosial masyarakat.

"Nanti kami lihat dinamika ekonominya dan masyarakat, tapi kami semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," kata Purbaya.

Guna mengantisipasi potensi kekeliruan data pemeringkatan desil di lapangan, Purbaya memastikan pemerintah siap melakukan penanganan secara individual.

"Tapi kalau yang gitu (salah data desil), pasti nggak semuanya kan. Beberapa orang. Kalau ada masalah, misalnya belum sampai DTSEN yang baru keluar, kami akan tangani kasusnya satu per satu," jelas Menkeu menambahkan.

Skema Distribusi Pertalite Masih Normal

Hingga saat ini, skema pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam tahap pengkajian mendalam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa distribusi Pertalite masih berjalan seperti biasa.

"Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya," kata Bahlil, Rabu (19/8) lalu.

Bahlil menegaskan, selama proses pembahasan belum membuahkan keputusan final, aturan penyaluran Pertalite tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini, yakni kuota 200 liter per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.

Memahami Penentuan Desil BPS

Merespons polemik penentuan kelompok desil, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti meluruskan bahwa angka desil dalam DTSEN harus dimaknai sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan tingkat kesejahteraan, bukan indikator tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga.

Amalia menegaskan, penentuan desil tidak hanya mengukur tingkat pendapatan, kepemilikan satu jenis barang, daya listrik, atau pekerjaan semata. BPS menerapkan metode statistik Proxy Means Test (PMT) yang mengkalkulasi beragam variabel sosial ekonomi secara komprehensif.

Indikator tersebut mencakup kondisi perumahan, akses air minum, sumber energi memasak, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, status kesehatan, hingga kondisi disabilitas.

Mengingat kondisi sosial ekonomi keluarga bersifat dinamis dan dapat bergeser dibanding keluarga lainnya, BPS akan terus melakukan pemutakhiran data secara berkala guna menjaga relevansi DTSEN.