Badan Gizi Nasional Tutup 1.288 Dapur MBG, Ini Alasannya

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup 1.288 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Penutupan ini dilakukan untuk memastikan keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, 455 dapur ditutup secara permanen karena tidak memenuhi persyaratan SLHS. Sebelumnya, 833 dapur juga telah ditutup dengan alasan yang sama. "455 itu yang baru yang tidak memenuhi syarat SLHS. Sebelumnya saya sudah tutup 833," kata Sudaryono dalam rapat Perbaikan Tata Kelola Program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Rabu (26/8/2026).

Sudaryono menambahkan bahwa jumlah dapur yang ditutup mencapai 455 setelah beberapa dapur yang sebelumnya terdaftar berhasil memenuhi persyaratan SLHS. Ia menyebut angka tersebut lebih rendah dari angka 504 yang sebelumnya disampaikan kepada media. "Yang tepatnya adalah 455 yang ditutup karena tidak memenuhi standar SLHS itu," ujarnya.

Pemerintah Berikan Waktu untuk Pengajuan SLHS

Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan penutupan permanen terhadap dapur yang tidak memenuhi standar SLHS demi menjaga keamanan makanan dalam Program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa terdapat 3.060 dapur yang belum mengajukan SLHS. Pemerintah akan memberikan waktu kepada dapur tersebut untuk mengajukan sertifikat dan menertibkan dapur yang tidak memenuhi ketentuan.

"Ada 3.060 yang tidak mengajukan. Kalau mengajukan tidak SLHS, kita ragu-ragu, harus dicek ini nanti masaknya bagaimana," ujar Zulkifli. Ia menegaskan bahwa keselamatan anak adalah prioritas utama dalam penataan tata kelola MBG, memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

Radar MBG untuk Memantau Pelaksanaan Program

BGN juga telah menyiapkan Radar MBG, sebuah portal digital yang memungkinkan orang tua dan masyarakat memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah. Sudaryono menjelaskan bahwa portal tersebut menyediakan informasi mengenai sekolah penerima program MBG, menu makanan yang diberikan, kandungan gizi, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasak makanan tersebut.

"Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPPG mana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan 'Radar MBG'," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Melalui Radar MBG, masyarakat dapat melihat foto menu yang akan disajikan kepada penerima manfaat, sehingga informasi mengenai makanan yang diberikan dapat dipantau secara terbuka oleh publik. Sudaryono menambahkan bahwa sistem ini juga merupakan bagian dari upaya BGN untuk memperkuat pengawasan terhadap proses produksi makanan MBG di setiap dapur SPPG.

Pentingnya Keterlibatan Publik dalam Pemantauan

Sudaryono meminta pemerintah daerah, dinas terkait, maupun komite sekolah untuk ikut melakukan pemantauan apabila informasi dari suatu SPPG tidak muncul dalam Radar MBG. "Manakala Anda buka kok belum muncul, besok kok belum muncul lagi, maka kami berharap apakah kepala daerah, apakah dinas, apakah juga komite sekolah itu bisa mendatangi dapur yang sebagaimana tertera dalam alamatnya tadi itu kemudian bisa didatangi dan ditanyakan," katanya.

Menurut Sudaryono, keterlibatan publik sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas dapur, menu, serta layanan MBG. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari tidak adanya kasus keracunan. "Tidak keracunan itu level paling rendah. Yang kita inginkan bukan hanya tidak keracunan, tapi yang kami inginkan adalah perbaikan menu, perbaikan gizi sebagaimana yang kita harapkan," ujarnya.