Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pengadaan kaos kaki yang menjadi bagian dari perlengkapan pendidikan SPPI di Unhan, menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan secara langsung oleh BGN.

Penggunaan anggaran kisaran Rp113 miliar untuk jasa EO sebelumnya menjadi sorotan publik.

Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menangguhkan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jawa dan timur Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan standar kualitas dan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mempercepat pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana di Sumatera dengan memperkuat partisipasi mereka dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendorong UMKM menjadi pemasok utama.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memulihkan gizi anak bangsa, tetapi juga memicu perputaran roda perekonomian masyarakat secara signifikan.

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) secara bergantian. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan publik tetap prima sekaligus mendukung upaya penghematan BBM.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menetapkan Kebijakan WFH tidak berlaku bagi sejumlah posisi kunci yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, khususnya demi kelancaran Program Makan Bergizi Gratis.

Kementerian UMKM mempercepat pemulihan UMKM terdampak bencana di Sumatera dengan mengintegrasikan mereka ke dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal.

Neng Eem menilai, kejelasan informasi sangat krusial guna membendung spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategis nasional tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda memberikan pendampingan intensif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membenahi pengelolaan limbah, memastikan layanan tetap berjalan tanpa merusak ekosistem lingkungan.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan peringatan dan skorsing terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi menjaga kualitas Layanan Program Makanan Bergizi Gratis dan memastikan standar terpenuhi.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memberi peringatan hingga suspensi pada ribuan SPPG, sekaligus menyesuaikan jadwal distribusi program.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovan mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur, dengan fokus pada pendekatan preventif dan pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan akuntabilitas.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan optimal dan terdistribusi sesuai jadwal, meskipun ada penyesuaian pola kerja ASN dengan kebijakan WFH.

Simak bagaimana Pemerintah Kabupaten Bengkayang mematangkan persiapan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah terpencil, demi menjamin gizi masyarakat 3T.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG sebenarnya berdampak luas dalam memenuhi ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas program.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui langkah efisiensi Program MBG dengan syarat kualitas makanan tidak berkurang. Penyesuaian skema ini diharapkan menjaga manfaat program tanpa membebani anggaran negara berlebihan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disalurkan berdasarkan jumlah hari kehadiran siswa di sekolah, sebuah langkah efisiensi yang berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun.

Anggota DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengingatkan pentingnya sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sekadar formalitas, demi menjamin kualitas dan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar masa depan ge

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan dengan jadwal sekolah, berpotensi menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun.