Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional (BGN) menerima anggaran Rp 240,20 triliun untuk tahun 2027, dengan mayoritas untuk program Makan Bergizi Gratis.

BGN tengah melakukan evaluasi penerima dan anggaran MBG bersama Menkeu Purbaya.

Badan Gizi Nasional menutup 1.288 dapur Program Makan Bergizi Gratis karena tidak memenuhi standar kesehatan. Ini langkah untuk menjaga keamanan makanan.

Salah satu yang hadir yakni Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana.

Badan Gizi Nasional mengimbau seluruh peserta didik dan pihak sekolah untuk bersama-sama memastikan makanan MBG dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan pencantuman batas waktu konsumsi pada setiap wadah Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai pekan depan untuk memperkuat keamanan pangan dan menjamin kualitas makanan yang diterima siswa.

Beberapa sekolah swasta menyatakan tak perlu MBG.

Kasus Keracunan MBG Papua: BGN mengungkap dugaan awal sambil menunggu hasil lab. Total 219 siswa menjalani perawatan di berbagai fasilitas kesehatan.

BGN menegaskan nol toleransi terhadap insiden keamanan pangan dan mengklasifikasikannya sebagai kejadian fatal apabila ada SPPG yang melanggar.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap utamakan komoditas pangan lokal, meskipun ada tawaran dari Bulog, demi memperkuat ekonomi daerah.

BGN memfokuskan MBG ke daerah stunting tinggi. Pemetaan SSGI 2024 jadi acuan aktivasi dapur MBG dan SPPG.

BGN menahan pembayaran tunggakan mitra MBG sekitar Rp 1,6 triliun. Pembayaran akan dilakukan usai memenuhi syarat tertentu. Ini keterangan Sudaryono.

Nanik S Deyang mundur dari Kepala BGN. Ia menanggapi isu Program MBG untuk Pemilu 2029 dan alasan pengunduran diri disampaikan pihak Istana.

Pejabat baru BGN yang terpilih adalah Ketut Sumedana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum di Kejaksaan Agung.

Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI aktif mendorong pemanfaatan susu Kambing Etawa untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan gizi anak Indonesia.

Pengelola menyatakan bahwa insiden kaca pecah telah terjadi sejak tahun 2018 hingga 2019.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam penanganan Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis, melibatkan prajurit TNI dan anggota Polri aktif.

Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.

Selama ini pelaksanaan MBG masih terlalu tersentralisasi di BGN, sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.

Luhut menilai bahwa MBG sebenarnya punya kepentingan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.