Strategi Baru, BGN Fokuskan Program MBG ke Wilayah Stunting Tertinggi

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memprioritaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kabupaten/kota dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Arah baru ini ditempuh agar intervensi gizi lebih tepat sasaran sekaligus menekan prevalensi stunting di wilayah yang paling membutuhkan.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan fokus tersebut menjadi bagian dari penataan pelaksanaan MBG yang tengah berjalan. Ia menegaskan perbaikan akan dilakukan sambil memastikan praktik yang sudah baik tetap dipertahankan.

"Maka kita ingin selain kita berbenah apa yang sudah berjalan ini kemudian kita pastikan berjalan dengan baik, yang baik kita apresiasi, namun kita sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa mengintervensi langsung memberikan gizi yang pas, yang sesuai, yang dibutuhkan khususnya di daerah-daerah yang memang angka stunting-nya tinggi dan sangat tinggi," kata Sudaryono di Gedung BGN, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Aktivasi Dapur MBG Berdasar Pemetaan SSGI 2024

BGN memetakan kebutuhan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Dari data tersebut, terdapat 20 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting terendah, 182 kabupaten/kota kategori sedang, 220 kabupaten/kota kategori tinggi, dan 92 kabupaten/kota kategori sangat tinggi.

Pemetaan ini menjadi dasar penentuan lokasi aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. BGN akan memeriksa ketersediaan dapur di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi untuk diprioritaskan operasionalnya.

"Jadi nanti ada beberapa dapur, ada beberapa SPPG, ini kita lihat. Yang tinggi dan sangat tinggi stunting-nya ini kemudian di mana, kita lihat sudah ada enggak dapur di situ. Kalau ada segera kita aktivasi, kalau belum dan lain-lain, kita fokus ke situ dulu," ujar Sudaryono.

BGN Sinkronkan Data Penerima Berbasis NIK

Sudaryono menjelaskan BGN mulai mengintegrasikan data penerima manfaat program berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah ini mencakup seluruh sasaran program MBG.

Sinkronisasi dilakukan bersama Kementerian Kesehatan untuk memastikan data lintas sistem dapat dipadankan secara akurat.

Melalui pemadanan tersebut, pemerintah dapat mengetahui kondisi balita, anak sekolah, hingga ibu hamil, termasuk status stunting dan apakah mereka telah menerima manfaat MBG.

Pemerataan di Timur, Papua hingga Maluku Jadi Perhatian

Selain pemetaan prioritas, Sudaryono menyinggung pemerataan pelaksanaan MBG di wilayah Indonesia Timur. Perbaikan akan diarahkan ke daerah-daerah yang membutuhkan peningkatan layanan.

"Terkait Papua 1 persen dan lain-lain, dan semua, enggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki," kata Sudaryono.

"Sambil kita menata yang memang sudah bagus kita teruskan bagus, yang kemudian yang lain-lain kita perbaiki," ucap dia.