Kepala BGN Sudaryono

Kepala BGN Sudaryono menegaskan urusan dapur Makan Bergizi Gratis tak dilayani via jalur pribadi. Ia menyebut ada yang mengaku kerabat. Ini saluran resminya.

Kepala BGN Sudaryono akan membangun marketplace khusus program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Setelah 100 hari, Kepala BGN Sudaryono mengungkap tiga masalah MBG beserta contohnya di daerah. Apa saja sorotannya?

Skema prasmanan MBG diuji di 66 SPPG di 10 provinsi. BGN menargetkan perluasan hingga ribuan dapur pada akhir tahun. Menko Pangan membeberkan temuan awal.

Kepala BGN menjanjikan pembersihan yayasan calo di dapur MBG dan merombak insentif mitra. Menko Pangan memaparkan biaya per porsi. Ada rencana CCTV-AI.

BGN menemukan dugaan kelalaian dalam proses pelabelan dan penyaluran makanan dari SPPG atas keracunan MBG tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memperingatkan mitra SPPG terkait modus penipuan yang menjanjikan pengoperasian dapur Makan Bergizi Gratis dengan imbalan uang.

Menurut Mentan, kesepakatan dengan Kepala BGN telah dibuat.

BGN menegaskan nol toleransi terhadap insiden keamanan pangan dan mengklasifikasikannya sebagai kejadian fatal apabila ada SPPG yang melanggar.

Setelah dilantik, Kepala BGN Sudaryono menjadikan perbaikan dapur MBG yang bermasalah sebagai salah satu prioritas utamanya.

BGN memfokuskan MBG ke daerah stunting tinggi. Pemetaan SSGI 2024 jadi acuan aktivasi dapur MBG dan SPPG.

BGN merespons temuan BPKP soal dugaan pemborosan Rp 10,5 triliun per tahun di Program MBG. Sudaryono menyatakan siap kooperatif mendukung proses hukum.

Sudaryono menegaskan, seluruh komunikasi dengan pihak eksternal harus dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah disediakan BGN.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono memberikan keterangan pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026). Dalam kesempatan itu, BGN mengumumkan pemberhentian 261 pegawai yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Selain penataan pegawai, BGN menekankan prioritas pada pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, serta penguatan transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan program.