Ogah Layani Titip Proyek, Kepala BGN Tolak Terima Tamu Urusan Dapur MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak melayani pengurusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat jalur pribadi. Ia menyebut langkah ini ditempuh untuk mencegah praktik titip proyek dan jual beli titik dapur.

Menurutnya, ada pihak yang berusaha memanfaatkan kedekatan personal dengan mengaku sebagai kerabat, mulai dari sepupu hingga keponakan, demi urusan dapur MBG. Permintaan seperti itu dipastikan ditolak.

“Saya tidak pernah menerima tamu urusan dapur. Mohon maaf mungkin banyak di antara teman-teman yang ada yang satu partai, ada yang satu SMA, ada yang satu SMP, ada yang satu kampung, ada yang mengaku ponakan, mengaku sepupu,” kata Sudaryono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (29/10).

Ia juga menyoroti kebiasaan orang yang tiba-tiba mengaku kerabat ketika seseorang menduduki jabatan publik. “Memang kalau lagi menjabat itu kemudian sepupunya jadi tambah banyak, ya. Dulu waktu kalah pemilu, itu enggak ada orang mengaku-mengaku sepupu. Tapi begitu kita menjabat, itu sepupu, ponakan, saudara itu jadi banyak, ya. Kita juga enggak tahu sepupu dari mana, tapi ya sudahlah ya,” kelakar Sudaryono.

Sudaryono: Pengaduan MBG Lewat Kanal Resmi BGN

Sudaryono menegaskan urusan dapur MBG tidak akan dilayani lewat pesan pribadi maupun pertemuan langsung tanpa prosedur. BGN telah menyiapkan kanal pengaduan resmi untuk semua persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

“Jadi mohon maaf ada yang WA saya urusan dapur, itu tidak kami layani. Karena layanan pengaduan itu kami lewatkan melalui saluran yang jelas, PO BOX, menggunakan e-mail,” kata dia.

Ia menyebut mekanisme tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola BGN dalam 100 hari masa kepemimpinannya. Penataan tetap dijalankan meski berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang dikenalnya.

“Pertaruhan programnya jauh lebih besar daripada hanya sekadar perkawanan. Minta maaf urusan ini saya tidak bisa tindak lanjuti,” kata Sudaryono.

BGN juga akan memperkuat mekanisme pengawasan dan pengaduan agar pelaksanaan MBG bisa dipantau lebih terbuka. Setiap dugaan penyimpangan diarahkan untuk ditangani melalui jalur resmi yang telah disediakan.