100 Hari Memimpin BGN, Sudaryono Tegakkan Aturan Dapur MBG dan Copot 137 Kepala SPPG

Seratus hari pertama kepemimpinan Sudaryono di Badan Gizi Nasional (BGN) diisi serangkaian langkah pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memperketat pengawasan dapur, menjatuhkan sanksi pada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta menyiapkan pengembangan model penyajian dan edukasi gizi di sekolah.

Sudaryono dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN pada Rabu (22/7/2026) melalui Keppres Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sejak itu, ia menekankan pelaksanaan MBG yang transparan dan akuntabel tanpa toleransi terhadap korupsi maupun penyelewengan.

Ia mengakui masih ada persoalan yang harus dibereskan, mulai dari pelanggaran hingga lemahnya transparansi tata kelola. "Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual atau bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang," kata Sudaryono, dikutip Kamis (29/10/2026).

Pembenahan diawali dengan pengawasan operasional dapur MBG. BGN mewajibkan kepala SPPG hadir di dapur mulai pukul 02.00 WIB untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP) dijalankan. Langkah ini diambil setelah temuan kasus keracunan yang berkaitan dengan kedisiplinan SOP serta absennya pimpinan dapur saat jam krusial.

"Dan beberapa temuan itu bahkan ada yang kepala SPPG-nya tidak berada di tempat. Dia kan pemimpin di dapur itu, harus memastikan SOP dijalankan," kata Sudaryono.

Melalui surat edaran, BGN menetapkan jam operasional kepala SPPG (ASN maupun PPPK) berada di dapur pukul 02.00–08.00 WIB, dengan tambahan dua jam kerja saat penerimaan bahan baku pada sore hari. Kepala SPPG wajib memastikan seluruh tahapan—dari penyimpanan bahan, memasak, hingga pemorsian—sesuai SOP. Mereka juga harus memakai sarung tangan saat memantau proses memasak dan pemorsian serta mengenakan penutup kepala demi higienitas.

Sanksi diterapkan bagi yang melanggar. Kepala SPPG yang absen 10 hari berturut-turut tanpa keterangan dapat diberhentikan dengan tidak hormat. "Kalau Anda misalnya jadi guru di sekolah dengan status PPPK, harus hadir di setiap kegiatan belajar mengajar (KBM). Kalau Anda tidak hadir di jam belajar mengajar selama 10 hari berturut-turut, di kantor Anda, maka tanpa adanya keterangan, itu ancamannya pemberhentian dengan tidak hormat," jelasnya.

Pengawasan turut diperkuat melalui rapat virtual pada jam krusial yang melibatkan jajaran BGN hingga koordinator kecamatan. Peserta dilarang menggunakan latar belakang virtual demi memastikan lokasi kehadiran. "Tidak boleh ada background, jadi ketahuan ada di dapur atau di kamar. Yang tidak hadir kami beri teguran," ujarnya.

Setiap dapur MBG diintegrasikan ke pusat melalui akses CCTV sehingga pemantauan tidak lagi terbatas internal. BGN juga memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memonitor kepatuhan terhadap SOP. "Kita kasih Artificial Intelligence (AI) sehingga kita bisa memonitor SOP: SOP pengelolaan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, SOP macam-macam," imbuhnya.

Di sisi penegakan disiplin, BGN mencopot 137 kepala SPPG setelah evaluasi berbagai persoalan, mulai dari kasus keracunan hingga tata kelola dan kedisiplinan. Jawa Barat menjadi yang terbanyak (49 orang), disusul Lampung (26), Jawa Timur (11), Sumatera Utara (10), Banten (10), dan Jawa Tengah (lima). "Kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengi-pengi, ngentit uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance," ucapnya.

Uji Coba Prasmanan dan Edukasi Gizi Versi Sudaryono

BGN menguji coba penyajian MBG dengan sistem prasmanan di sejumlah sekolah untuk menilai efektivitas mutu saji—agar makanan lebih hangat dan segar saat dikonsumsi siswa. Model ini merupakan bagian dari konsep central kitchen atau dapur terpusat yang masih dalam tahap kajian pada sebagian SPPG, merujuk pada praktik penyediaan makanan sekolah di Jepang.

Dengan penyajian yang lebih dekat ke waktu makan, jeda dari proses memasak diupayakan lebih pendek sehingga kualitas makanan lebih terjaga. Selain itu, edukasi gizi didorong masuk ke kurikulum melalui program MBG agar siswa memahami komposisi dan manfaat makanan yang mereka terima.

Materi edukasi gizi mencakup pemenuhan karbohidrat, protein, vitamin, mineral, sayur, dan buah. "Diajarkan kenapa orang harus makan karbo, apa pentingnya karbohidrat, kenapa orang harus makan sayur, apa pentingnya buah, vitamin, mineral, kenapa mesti protein. Satu orang itu makan protein harus berapa dalam speknya, itu harus diajarkan," paparnya.

Menurut Sudaryono, belum ada sarana khusus yang menyajikan informasi gizi bagi anak-anak. "Karena tidak ada lembaga, wahana bagi anak-anak kita mendapatkan informasi ini," tuturnya.

Larangan Barang Bersubsidi di Dapur MBG

Sudaryono menegaskan dapur penyelenggara MBG dilarang menggunakan bahan pangan dan barang bersubsidi. Pelanggaran atas ketentuan ini berpotensi berujung pada penutupan permanen dapur. Larangan mencakup gas elpiji 3 kilogram, MinyaKita, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Tidak boleh, ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras SPHP. Tidak boleh," kata Sudaryono.

BGN juga mewajibkan pembelian bahan pangan mengikuti Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) agar pelaksanaan program tidak memanfaatkan harga komoditas yang jatuh dan merugikan petani serta peternak. Ia mencontohkan anjloknya harga telur di bawah acuan. "Tidak boleh memakai barang subsidi. Termasuk misalnya kemarin harga telur turun. Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, kemudian jatuh sampai Rp 12.000-Rp 15.000," tegas mantan Wakil Menteri Pertanian itu.

BGN mendorong dampak ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha setempat dalam rantai pasok. "Jadi ini intinya gini, saya tidak kemudian ingin berkomentar lebih jauh, tapi intinya adalah semua pihak bagaimana caranya barang ini bisa terlaksana dengan baik. Ya sasaran yang jelas. Sasarannya itu anak-anak cukup gizi, aman," jelas Sudaryono.

"Jadi aman dan cukup gizi, dan kemudian berdampak pada ekonomi di lokal. Tapi dengan memberdayakan UMKM, memberdayakan petani, peternak, dan lain-lain," lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya kualitas bahan baku untuk menjaga keamanan pangan dan meminimalkan risiko kontaminasi. "Dengan satu syarat: semua bahannya itu harus juga benar. Ya kan masalah standar keamanannya juga harus benar, karena kan ya kita belajarlah dari faktor keracunan dan lain-lain itu kan karena memang selain cara ngolahnya, kan ada juga dari bahan bakunya yang barangkali itu tadi, tidak terstandar atau mungkin bahan bakunya kualitasnya enggak bagus," tutupnya.