BGN Tutup Permanen 1.288 Dapur MBG, 1.999 Lainnya Disuspensi

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat telah menutup permanen 1.288 dapur yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode Juli hingga September 2026. Selain itu, sebanyak 1.999 dapur lainnya disuspensi untuk menjalani pemeriksaan standar keamanan dapur.

Kepala BGN, Sudaryono menyampaikan hal tersebut dalam acara laporan satu tahun BGN pada Kamis (29/10).

Penindakan dilakukan sebagai bagian dari pembenahan operasional dapur, terutama terkait pemenuhan standar higiene dan sanitasi.

Dalam paparannya, Sudaryono menegaskan dapur yang tidak memenuhi persyaratan kebersihan dan sanitasi harus ditindak. Ia menyebut BGN telah menyisir dapur-dapur yang tidak memenuhi standar kelayakan.

"Jadi yang tidak punya, kami tutup. Bahkan kami sudah menutup (total) lebih dari 2.000 dapur secara permanen, karena terkait urusan higienis dan sanitasi," ujar Sudaryono dalam paparannya.

Penanganan Bahan Pangan Jadi Sorotan

Sudaryono juga menyoroti sejumlah kasus yang menunjukkan kelalaian dalam proses pengolahan makanan di dapur MBG. Salah satu contoh yang disampaikan adalah penanganan ikan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Menurut dia, ikan yang tidak tertampung di dalam freezer dibiarkan pada suhu ruang selama sekitar 12 jam sebelum dimasak. Praktik tersebut dinilai berisiko terhadap keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Selain itu, Sudaryono menyinggung penggunaan telur puyuh yang telah dikupas dan dibeli dalam kondisi matang oleh salah satu dapur. Praktik tersebut menjadi perhatian karena proses pengolahan, pengupasan, dan penanganan bahan pangan tidak dapat dipastikan sesuai prosedur.

Ia juga menyoroti penggunaan bumbu kacang sate siap pakai oleh dapur yang disebutnya tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Tindakan Tegas untuk Dapur MBG

Sudaryono menyatakan BGN akan memberikan tindakan tegas terhadap dapur yang melakukan kelalaian secara sengaja dalam operasionalnya. Sanksi yang diterapkan dapat berupa penutupan permanen.

“Semua kelalaian yang disebabkan oleh kelalaian yang disengaja, maka hukumannya, ancamannya adalah ditutup secara permanen,” kata Sudaryono.

Ia menyebut sejumlah dapur di Karo, Semarang, dan Blora telah ditutup permanen akibat persoalan operasional yang menjadi perhatian BGN.

Sudaryono menegaskan, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) saja tidak otomatis menjamin dapur memenuhi seluruh standar kelayakan. Karena itu, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai ketentuan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN membenahi pelaksanaan program MBG, termasuk memastikan dapur yang beroperasi memenuhi standar keamanan pangan bagi para penerima manfaat.