Setop MBG di Sekolah Elit, Bos BGN Hitung Ulang Anggaran dengan Purbaya

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah elit atau kalangan mampu. Setelah jumlah penerima menyusut signifikan, kebutuhan anggaran dievaluasi bersama Kementerian Keuangan.

Hal itu disampaikan Kepala BGN, Sudaryono, usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (28/8).

Pembahasan juga menyentuh kemungkinan penyesuaian pagu belanja seiring pemutakhiran data.

"Salah satunya kita ingin, ya itu tadi. Dapat enggak dapat itu kan pasti ada urusannya sama uang. Jadi kalau dapat berarti nambah uang, kalau enggak dapat ngurangi uang," kata Sudaryono di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Ia menyebut sekitar 80 sekolah swasta berstatus elit tidak lagi menerima alokasi MBG, termasuk sekolah berasrama seperti Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari.

80-an Sekolah Elit Dikeluarkan dari Penerima MBG

Menurut Sudaryono, BGN memutakhirkan data penerima agar bantuan tepat sasaran. Sekolah swasta elit dikeluarkan dari daftar penerima program.

"Itu juga beberapa sudah ada berapa ya, 80-an sekolah se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya, itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG," kata dia.

"Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara, kemudian Kemala Bhayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama ada banyak, seperti sekolah saya dulu SMA Taruna Nusantara tidak kemudian mendapatkan MBG, karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri," jelas Mantan Wakil Menteri Pertanian ini.

Radar MBG: Cek Alokasi Sekolah Secara Daring

BGN mengembangkan sistem pemantauan berbasis laman bernama Radar MBG untuk menampilkan sekolah yang mendapatkan alokasi program.

"Anda bisa cek di Radar MBG, cek saja, misalnya masukkan saja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Bhayangkari misalnya, nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG," bebernya.

Ia mengajak masyarakat memanfaatkan fitur tersebut untuk memastikan sekolah swasta elit tidak lagi tercantum sebagai penerima.

Penerima Turun 6 Juta, Data Ganda dan 414 Dapur Disisir

Tahun ini, BGN mencatat penurunan sekitar 6 juta penerima manfaat MBG. Selain akibat penghentian di sekolah elit, angka tersebut juga berasal dari pembersihan data ganda antara satuan pendidikan dan pesantren.

"Ada pengurangan, jadi ada pengurangan tapi bukan hanya karena ada sekolah elit yang tidak dapat, tapi ada pengurangan sekitar 6 jutaan lah, 6 juta penerima manfaat yang itu ternyata misalnya dia didaftar di pesantren. Di pesantrennya ada namanya, tapi di SMP juga dia (terdata)," tuturnya.

BGN juga menyetop 414 dapur yang belum beroperasi namun sudah menerima setoran dana. Dana sebesar Rp 311 miliar disebut telah dikembalikan ke kas negara.

"Itu uangnya sudah kita ambil, kita kembalikan ke kas negara Rp 311 miliar. Jadi ini kita sisir semua. InsyaAllah so far so good lah ya, manageable gitu," tegas dia.

BGN Koordinasi Anggaran dengan Menkeu Purbaya

Pertemuan dengan Menkeu menjadi agenda resmi pertama Sudaryono sejak ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN. Topik yang dibahas mencakup pelaksanaan anggaran tahun ini, sisa anggaran, hingga rencana tahun depan.

"Ya kita tentu saja kan koordinasi dengan Kementerian Keuangan wajib ya. Ya apapun kan, apakah anggaran tahun depan, apakah pelaksanaan anggaran tahun ini, sisa anggaran," ujar Sudaryono di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8).

"Saya sebagai kepala badan yang baru kan sudah sebulan menjadi kepala badan, ketemu dengan Pak Menkeu di banyak kesempatan, tapi secara resmi dan juga membawa tim kita membahas secara detail kan belum," ia menambahkan.