Purbaya Tanggapi Isu Reshuffle: Kita Fokus Jaga APBN

Pemerintah menempatkan pengamanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai prioritas di tengah mencuatnya isu reshuffle kabinet. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fokus kerja diarahkan untuk menjaga ketahanan fiskal hingga akhir 2026.

Usai bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Purbaya menyebut pembahasan keduanya berpusat pada pengendalian subsidi dan penguatan penerimaan negara, terutama dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet, Purbaya mengatakan tidak mengetahui rencana tersebut.

"Kita (Saya dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia) enggak ngerti itu (soal reshuffle kabinet)," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).

Fokus APBN di Tengah Isu Reshuffle

Purbaya menekankan bahwa pertemuannya dengan Bahlil diarahkan untuk memastikan ruang fiskal tetap terjaga. Ia menyebut kontribusi sektor energi penting bagi PNBP, seiring upaya pemerintah memperkuat pendapatan di tengah dinamika ekonomi global.

"Kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Beliau memberikan kontribusi yang besar untuk PNBP, jadi kami diskusi di situ saja," kata Purbaya.

Ia menambahkan, pengendalian subsidi terus dilakukan agar belanja negara tidak melebar dan tetap terkendali. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga kesinambungan APBN di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas.

Subsidi dan Harga Minyak Masih Dikendalikan

Menurut Purbaya, pemerintah perlu menjaga disiplin subsidi di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Pergerakan harga komoditas energi menjadi salah satu variabel utama yang terus dipantau karena berdampak langsung pada beban fiskal.

"Kita mesti waspada terus dan menjaga dan memastikan APBN kita aman sampai akhir tahun," ujar Purbaya.

Pemerintah terus memonitor harga minyak untuk memastikan kondisi fiskal tetap aman hingga penutupan tahun berjalan, seraya menjaga efektivitas belanja dan kualitas penyerapan anggaran.

Semester I 2026: Belanja Tumbuh 17,8%, Defisit 0,76% PDB

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan realisasi belanja negara mencapai Rp 1.656 triliun pada Semester I 2026, tumbuh 17,8% secara tahunan (year-on-year). Belanja diarahkan untuk mendukung program prioritas, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat agenda pembangunan nasional.

"Belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Hingga akhir Juni, belanja telah mencapai Rp 1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Di sisi pendapatan, pemerintah mencatat Rp 1.459,4 triliun atau naik 21,4% yoy. Dengan capaian itu, defisit APBN tetap terkendali di Rp 196,5 triliun atau 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB), disertai surplus keseimbangan primer Rp 85,1 triliun.

Percepatan Belanja Disengaja, Rating Kredit Tetap Stabil

Purbaya menjelaskan percepatan realisasi belanja pada awal tahun merupakan kebijakan yang disengaja untuk meratakan pelaksanaan program sepanjang tahun, bukan indikasi memburuknya kondisi fiskal.

"Belanja pemerintah memang ditarik lebih awal agar pelaksanaannya lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih baik," ujarnya.

Ia menambahkan, belanja yang produktif menjadi salah satu faktor yang mendorong S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Menurutnya, lembaga pemeringkat menilai pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan kehati-hatian dalam mengelola APBN.