53.490 Pekerja Kena PHK Januari–Agustus 2026, Cek Rincian Tiap Provinsi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 53.490 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari–Agustus 2026. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, yakni 10.880 pekerja.

Berdasarkan data Satudata Kemnaker, posisi berikutnya adalah Banten dengan 6.303 pekerja, disusul Jawa Timur 5.400 orang, Jawa Tengah 4.769 orang, dan DKI Jakarta 3.900 orang. Di luar Pulau Jawa, Kalimantan Selatan mencatat 3.266 pekerja, Kalimantan Timur 3.092 orang, serta Sumatera Utara 2.846 orang.

Kemnaker mengingatkan data tersebut masih dapat berubah karena mekanisme klaim yang berlaku memberi waktu hingga enam bulan sejak tanggal PHK. Periode pelaporan terbaru karenanya dinilai dinamis.

"Mengingat tenaga kerja yang ter-PHK masih dapat mengajukan klaim hingga batas waktu 6 bulan sejak tanggal PHK, maka data dalam 6 bulan terakhir masih bersifat dinamis dan dapat terus mengalami pembaruan," tulis Kemnaker dalam laporannya, dikutip Sabtu (26/9/2026).

Rincian PHK di 34 Provinsi

Berikut rincian pekerja terkena PHK sepanjang Januari–Agustus 2026 berdasarkan data Kemnaker:

1. Jawa Barat: 10.880 orang
2. Banten: 6.303 orang
3. Jawa Timur: 5.400 orang
4. Jawa Tengah: 4.769 orang
5. DKI Jakarta: 3.900 orang
6. Kalimantan Selatan: 3.266 orang
7. Kalimantan Timur: 3.092 orang
8. Sumatera Utara: 2.846 orang
9. Sumatera Selatan: 2.117 orang
10. Sulawesi Selatan: 1.938 orang
11. Sulawesi Tengah: 1.221 orang
12. Riau: 860 orang
13. Jambi: 851 orang
14. Sulawesi Tenggara: 800 orang
15. Sumatera Barat: 618 orang
16. Kalimantan Barat: 611 orang
17. Kalimantan Tengah: 570 orang
18. DI Yogyakarta: 495 orang
19. Lampung: 440 orang
20. Kepulauan Riau: 404 orang
21. Bali: 294 orang
22. Sulawesi Utara: 263 orang
23. Aceh: 234 orang
24. Bengkulu: 215 orang
25. Kalimantan Utara: 201 orang
26. NTB: 190 orang
27. Kepulauan Bangka Belitung: 149 orang
28. Papua Barat: 109 orang
29. Papua: 99 orang
30. NTT: 96 orang
31. Maluku Utara: 86 orang
32. Sulawesi Barat: 71 orang
33. Maluku: 55 orang
34. Gorontalo: 47 orang

Data tersebut tidak mencakup PHK akibat mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, maupun meninggal dunia.

Kemnaker juga menegaskan data tersebut belum tentu menggambarkan seluruh kasus PHK di Indonesia karena hanya mencakup pekerja yang tercatat dalam aplikasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).