Mary Jane Dapat Pengampunan, Yusril Ungkap Isi Kesepakatan dengan Filipina

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Indonesia menghormati keputusan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang memberikan absolute pardon kepada Mary Jane Fiesta Veloso. Ia menyebut kewenangan tersebut berada sepenuhnya pada Pemerintah Filipina setelah Mary Jane dipindahkan ke negara asalnya.

Menurut Yusril, keputusan itu selaras dengan kesepakatan pemindahan narapidana antara Indonesia dan Filipina. Mary Jane dipulangkan pada Desember 2024 sebagai bagian dari perjanjian kedua negara terkait pemindahan napi lintas yurisdiksi.

Yusril juga menyampaikan pandangannya terkait pengalihan tanggung jawab usai pemindahan narapidana.

“Pemerintah RI sudah tahu hal tersebut dan juga sudah diberitakan secara luas oleh media massa. Sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Filipina, tanggung jawab pembinaan napi Mary Jane sepenuhnya sudah kita alihkan kepada Presiden Marcos. Pemerintah RI menghormati apa pun keputusan yang diambil oleh Pemerintah Filipina,” tutur Yusril, dikutip Minggu (27/9/2026).

Ia menjelaskan perjanjian itu bersifat timbal balik. Artinya, kebijakan serupa dapat diberlakukan terhadap narapidana warga negara Indonesia apabila dipindahkan dari Filipina ke Indonesia.

“Karena perjanjian itu bersifat resiprokal, maka jika suatu ketika ada napi WNI di Filipina yang dipulangkan ke Indonesia, maka tanggung jawab pembinaan napi tersebut juga dialihkan kepada Pemerintah RI. Sekiranya napi WNI di Filipina tersebut dijatuhi hukuman seumur hidup, maka Presiden RI juga berhak, misalnya, memberikan grasi atau membebaskan napi tersebut,” jelas dia.

Riwayat Kasus Mary Jane

Mary Jane sebelumnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Indonesia setelah ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010. Saat itu, petugas menemukan sekitar 2,6 kilogram heroin di dalam kopernya.

Pelaksanaan eksekusi mati terhadap Mary Jane pada 2015 kemudian ditunda setelah Pemerintah Filipina meminta agar ia dapat menjadi saksi dalam proses hukum terhadap pihak yang diduga merekrutnya.

Setelah melalui serangkaian proses diplomatik, Indonesia dan Filipina menyepakati pemindahan Mary Jane. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 6 Desember 2024, sebelum Mary Jane dipulangkan ke Filipina pada 18 Desember 2024.

Sejak saat itu, tanggung jawab pembinaan Mary Jane berada di tangan Pemerintah Filipina. Presiden Ferdinand Marcos Jr. kemudian memberikan absolute pardon kepada Mary Jane pada 25 September 2026.