Alasan Prabowo Copot Purbaya dari Menkeu

Istana menegaskan pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan tidak berkaitan dengan langkah perombakan di Kementerian Keuangan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyebut pergantian menteri merupakan hal biasa dan sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

"Oh itu pengakuan Pak Purbaya ya? Tapi sebetulnya enggak. Tidak ada yang istimewa. Kan itu juga prerogatif Presiden," kata Bambang Eko Suhariyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Ia menekankan pergantian pejabat setingkat menteri bisa terjadi kapan saja sesuai kebutuhan Presiden.

"Menteri, wakil menteri siap diganti. Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru," katanya.

Ketika ditanya mengenai isu persoalan internal Kemenkeu, Bambang menyebut tidak mengetahui kondisi di dalam kementerian. Ia menilai, dari sudut pandang Istana, pergantian pejabat adalah hal lumrah. "Saya kalau internalnya kita tidak tahu kalau internal seperti apa. Cuman dari perspektif kita, dari Istana, sebetulnya pergantian itu adalah sesuatu yang lumrah saja sebetulnya. Bisa kapan saja," ucapnya.

Bambang juga membantah anggapan bahwa penunjukan Suahasil sebagai pengganti Purbaya didasarkan pada perbandingan dengan Sri Mulyani. "Enggak, nggak ada itu penilaian. Kita enggak ada penilaian seperti siapa. Pak Suahasil dia punya karakter sendiri," katanya.

Versi Purbaya Soal Pencopotannya

Purbaya sebelumnya menyinggung keterkaitan pencopotannya dengan rotasi besar-besaran terhadap 350 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia mengakui sebagian kebijakan perombakan tersebut bersinggungan dengan keputusan yang diambil mendekati masa pergantian Menkeu.

"Sebagian ada," ujar Purbaya singkat usai acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).

Namun, ia enggan merinci lebih jauh ihwal keterkaitan itu. Purbaya menyebut sebagian keputusan lainnya berada pada kewenangan Presiden.

"Sebagian lainnya apa? Itu kan hak prerogatif Presiden, kita ikutin saja," tuturnya.

Purbaya menambahkan, kebijakan Kementerian Keuangan selama masa kepemimpinannya dijalankan mengikuti arahan kepala negara.

"Ada kan kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan Presiden. Dan aman lah itu," tegas Purbaya.

Ia juga bercerita sempat berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat sebelum bertolak ke luar negeri, tetapi pertemuan itu tidak membahas posisinya sebagai Menteri Keuangan.

"Ada diskusi, tapi masalah lain yang didiskusikan," tutur Purbaya.