Jejak Rp 300 Juta di Korupsi HGB Summarecon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran Rp 300 juta terkait Korupsi HGB Summarecon. Uang itu diduga diberikan PT Summarecon Agung Tbk kepada oknum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Maret 2026.

Paparan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

"Kami perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN diduga ini bukan pemberian yang pertama, ya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

"Sebelumnya diduga sekitar bulan Maret ada pemberian uang sejumlah Rp 300 juta yang ini juga diduga berkaitan dengan proses-proses HGB di lingkungan atau di lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon," sambung Budi.

Menurut Budi, pemberian tersebut dilakukan melalui Erwin (ERW), yang disebut sebagai orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

"Bahwa Saudara ERW ini selaku orang kepercayaan atau representasi dari Pak Menteri ATR/BPN ini adalah pihak swasta," ungkap Budi.

"Namun dari konstruksi perkara ini itu ter-capture bahwa Saudara ERW ini punya akses, ya, kepada pihak-pihak di ATR/BPN, salah satunya Saudara SON yang merupakan Kepala Kantah Bogor 1," tambahnya.

KPK menduga keberadaan perantara itu membentuk pola komunikasi dan aliran uang yang menghubungkan pihak luar dengan pejabat di lingkungan ATR/BPN. Budi menyebut pola tersebut menyerupai dua bagan, yakni struktur resmi dan struktur bayangan yang melibatkan Fahd Arafiq (F) serta Arif Sugiyono (ARF) sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.

"Saudara F dan ARF yang berperan sebagai pengepul, ya, sebagai pengelola uang, ya, sebagai penghubung antara pihak-pihak eksternal kepada penyelenggara negara di lingkungan ATR/BPN," terang Budi.

"Termasuk sebagai penghubung antara pihak internal ATR/BPN itu sendiri kepada penyelenggara negaranya," imbuh Budi.

Korupsi HGB Summarecon: Rp 1,5 Miliar untuk Urus Sertifikat

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi. Ia diduga memberikan suap sebesar Rp 1,5 miliar kepada pejabat Kementerian ATR/BPN.

Perkara bermula ketika Erwin bersama Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, diduga mematok Rp 2 miliar untuk pembukaan blokir dan/atau penerbitan sertifikat tanah milik Summarecon. Pihak Adrianto kemudian hanya menyanggupi Rp 1,5 miliar karena masih harus membayar broker, dan permintaan itu disepakati.

"SON melalui ERW meminta fee dengan kode 'dua' yang diduga sejumlah Rp 2 miliar. Pihak Summarecon hanya menyanggupi sejumlah Rp 1,5 miliar, karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang akan mendapatkan 'fee broker' dari pengurusan tersebut," ungkap Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam jumpa pers, Selasa (15/9/2026).

Taufik mengatakan uang tersebut diserahkan Adrianto kepada Erwin pada 27 Agustus 2026.

"Selanjutnya, ERW menyerahkan sebagian dari uang tersebut yaitu senilai Rp 200 juta kepada SON di sebuah kafe di Jakarta Selatan, untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon," ucap Taufik.