Prabowo: Dadan Hindayana Tim Sukses Saya, tapi Saya Serahkan ke Kejagung

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pernyataan itu disampaikan dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).

Dia menegaskan kedekatan personal tidak menjadi tameng hukum. Dia mencontohkan penanganan kasus Dadan Hindayana, mantan anggota tim sukses yang sempat ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Prabowo mengaku tidak memberi perlindungan saat Dadan terjerat perkara korupsi.

"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).

Dia juga mencontohkan penyitaan aset Hotel Sultan. Meski pemiliknya, Pontjo Sutowo, dikenal sebagai kawannya, Prabowo menekankan bahwa penegakan hukum tetap berjalan.

"Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," jelasnya.

Orang Dekat Dilarang Berbisnis

Prabowo mengingatkan kembali kebijakan yang dia ambil ketika dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada 2019. Dia melarang keluarga dan orang-orang dekatnya mencari proyek di Kementerian Pertahanan untuk mencegah konflik kepentingan.

"Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan," tutur Prabowo.

Hal serupa dia terapkan saat memimpin Indonesia. Dia mengaku sudah mengingatkan kader Partai Gerindra bahwa tidak akan ada perlindungan jika terbukti melakukan korupsi.

"Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya," tutur Prabowo.

Prabowo menekankan kepentingan nasional dan rakyat sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan.

"Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal," tegas Prabowo.